Jokowi Diminta Pengaruhi Partai Pendukungnya Tarik Dukungan Angket KPK

Kompas.com - 12/06/2017, 22:13 WIB
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, seusai menjadi narasumber dalam diskusi di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, seusai menjadi narasumber dalam diskusi di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai Presiden Joko Widodo bisa mempengaruhi partai koalisi yang mendukung pemerintahannya untuk menarik dukungan terhadap hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Zainal dalam diskusi bertema "Menyelamatkan KPK" yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

Zainal menyebut, Jokowi pernah mengatakan mendukung penuh setiap langkah KPK. Tapi yang menjadi menarik, lanjut Zainal, sebagian besar pendukung hak angket ini adalah partai pendukung Jokowi.

(Baca: Jokowi: Saya Sangat Mendukung Langkah KPK)

Karenanya, dia berharap Jokowi bisa menarik partai pendukungnya untuk mundur dari angket KPK.

"Artinya apa, kalau Jokowi mengatakan saja tolong partai-partai mundur dari persoalan KPK, seharusnya mereka mundur," kata Zainal.

(Baca: Hak Angket Dipandang Sebagai Bentuk Perlawanan Balik Koruptor)

Zainal menilai Jokowi tentu punya keterkaitan dengan partai politik pendukungnya. "Dan koalisi besar itu bisa dipakai untuk menggemboskan (angket)," ujar Zainal.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 4)

 

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X