Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Tak Akan Halangi KPK Usut Oknum Kejati Bengkulu

Kompas.com - 09/06/2017, 14:02 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pembuktian perkara yang menjerat anak buahnya.

KPK dikabarkan menangkap tangan kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba dan pejabat lainnya pada Kamis (8/6/2017) malam. Ia memastikan pihaknya tidak akan menghalangi proses penyidikan KPK.

"Kita tidak akan pernah melindungi, menghalang-halangi, apalagi mencegah dan membela. Yang salah biar dinyatakan bersalah," ujar Prasetyo di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Prasetyo meyakini KPK memiliki bukti yang kuat untuk melakukan penangkapan. Ia menyayangkan terjadi lagi pelanggaran hukum di lingkungan kejaksaan. Padahal, dirinya telah berkali-kali mengingatkan bawahannya.

(Baca: Cerita Kajati Bengkulu saat Anak Buahnya Dicokok KPK)

"Setiap kali inspeksi dari Jamwas (Jakda Agung Muda Pengawasan), atau Aswas (Asisten Pengawasan) daerah termasuk Jaksa Agung Muda, saya sendiri ingatkan jangan main-main," kata Prasetyo.

Begitu mendengar kabar anak buahnya ditangkap, Prasetyo langsung menghubungi pimpinan KPK untuk memastikan. Ia juga menawarkan bantuan jika KPK membutuhkan informasi tambahan.

"Kenapa saya minta konfirmasi ke mereka, supaya bisa mengambil tindakan tegas. Hari ini pun juga kalau dijadikan tersangka akan saya berhentikan mereka," kata Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo tak ingin oknum kejaksaan yang ditangkap dipandang sebagai perbuatan institusi. Jumlah jaksa di seluruh Indonesia ada lebih dari 1.000. Apa yang menimpa pejabat Kejati Bengkulu, kata dia, jangan sampai digeneralisir.

(Baca: Oknum Jaksa di Kejati Bengkulu Diduga Salah Gunakan Wewenang)

"Masih sangat banyak jaksa lain yang baik, penuh dedikasi menjalankan tugas-tugasnya, begitupun integritasnya," kata dia.

KPK mengamankan tiga orang dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu. Selain dari unsur penegak hukum, mereka berasal dari unsur swasta dan pejabat pemerintah yang mengurusi bidang pengadaan.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, operasi tangkap tangan kali ini diduga terkait indikasi korupsi yang berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oknum jaksa di Kejati Bengkulu. Rencananya, sore ini KPK akan menggelar jumpa pers terkait operasi tangkap tangan tersebut.

Kompas TV KPK Lakukan OTT Pejabat Kejati Bengkulu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com