Bantah Terima Suap, Mengapa Siti Fadilah Serahkan Rp 1,3 Miliar ke KPK?

Kompas.com - 09/06/2017, 09:32 WIB
Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, membantah seluruh isi dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Dalam pembelaannya, menteri yang menjabat di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak pernah mengakui menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar.

Lantas, mengapa tak lama setelah jaksa membacakan surat tuntutan, tiba-tiba Siti menyerahkan uang sebesar Rp 1,3 miliar kepada KPK?

"Iya benar, yang dikembalikan Rp 1.350 miliar pada hari Senin 5 Juni 2017," ujar pengacara Siti Fadilah, Kholidin, saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2017).

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut supaya Siti membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar.

Jaksa menilai, Siti terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk traveller cheque yang jumlahnya sama dengan uang pengganti.

Menurut jaksa, apabila dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayar, maka harta benda milik Siti harus dilelang untuk membayar.

Baca: Kasus Alkes, Siti Fadilah Supari Kembalikan Rp 1,350 Miliar kepada KPK

Namun, jika hartanya belum cukup, maka diganti dengan penjara selama 1 tahun.

Selain dinilai merugikan negara Rp 6,1 miliar, Siti juga dinilai terbukti menerima suap yang diberikan oleh Direktur Keuangan PT Graha Ismaya Sri Wahyuningsih berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai Rp 500 juta.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Kebutuhan Sangat Tinggi, Kemenkes Berharap Ketersediaan APD Tetap Terjaga Selama Pandemi Covid-19

Kebutuhan Sangat Tinggi, Kemenkes Berharap Ketersediaan APD Tetap Terjaga Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 9 April: Bertambah 16, RSD Wisma Atlet Rawat 334 Pasien Covid-19

UPDATE 9 April: Bertambah 16, RSD Wisma Atlet Rawat 334 Pasien Covid-19

Nasional
Polri Imbau Pelaku Usaha APD Patuhi Undang-undang atau Terancam Pidana

Polri Imbau Pelaku Usaha APD Patuhi Undang-undang atau Terancam Pidana

Nasional
Glenn Fredly dan Jejak Langkahnya Perjuangkan Hak Asasi Manusia...

Glenn Fredly dan Jejak Langkahnya Perjuangkan Hak Asasi Manusia...

Nasional
Fokus TNI AU hingga 2024, Melengkapi Alutsista dan Pengembangan Organisasi

Fokus TNI AU hingga 2024, Melengkapi Alutsista dan Pengembangan Organisasi

Nasional
Rayakan HUT TNI AU Terakhir sebagai Prajurit Aktif, Ini Pesan KSAU untuk Generasi Penerus

Rayakan HUT TNI AU Terakhir sebagai Prajurit Aktif, Ini Pesan KSAU untuk Generasi Penerus

Nasional
KSAU Sebut Perayaan HUT ke-74 TNI AU Digelar Sederhana

KSAU Sebut Perayaan HUT ke-74 TNI AU Digelar Sederhana

Nasional
Menag: Jemaah Harus Lunasi Dana Haji 2020, Bisa Diambil jika Tak Jadi

Menag: Jemaah Harus Lunasi Dana Haji 2020, Bisa Diambil jika Tak Jadi

Nasional
Mendagri Bentuk Gugus Tugas untuk Cegah Penularan Covid-19 di Perbatasan

Mendagri Bentuk Gugus Tugas untuk Cegah Penularan Covid-19 di Perbatasan

Nasional
Dalam Dua Pekan Terakhir, Polri Sebut Kejahatan Turun 11,03 Persen

Dalam Dua Pekan Terakhir, Polri Sebut Kejahatan Turun 11,03 Persen

Nasional
MUI Usul Istigasah dan Dzikir Nasional Tangkal Corona secara Online

MUI Usul Istigasah dan Dzikir Nasional Tangkal Corona secara Online

Nasional
Kemenkes: RS Perlu Patuhi 4 Pedoman Pemilihan APD untuk Tenaga Kesehatan

Kemenkes: RS Perlu Patuhi 4 Pedoman Pemilihan APD untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X