Kompas.com - 08/06/2017, 20:04 WIB
Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Kota Bekasi Muhammad Kurniawan mengakui bahwa ia menjadi perantara suap untuk Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana. Menurut Kurniawan, Yudi meminta agar dia mengurangi intensitas komunikasinya dengan Yudi terkait pengurusan uang suap.

Hal itu dikatakan Kurniawan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/6/2017). Kurniawan menjadi saksi untuk terdakwa Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng.

"Saya tidak berani komunikasi dengan Pak Yudi, kecuali dia yang menghubungi saya. Saya diminta untuk membatasi komunikasi soal commitment fee," ujar Kurniawan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kurniawan, pada saat Yudi menjadi anggota Komisi V DPR, Yudi sering memanggilnya dan memintanya untuk menyampaikan informasi atau data terkait urusan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

(Baca: Politisi PKS Gunakan Bahasa Arab saat Bicarakan Uang Suap)

Pengurusan yang dimaksud adalah jatah program aspirasi Yudi Widiana yang disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu, Yudi juga meminta Kurniawan untuk membicarakan jatah kompensasi sebesar 5 persen dari nilai proyek yang akan dikerjakan Aseng. Untuk penerimaan uang, Yudi menugaskan Kurniawan untuk berhubungan dengan seseorang bernama Asep.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau nanti urusan sudah selesai, saya diberitau harus komunikasi sama siapa. Saya dikenalkan satu orang untuk serahkan uang ke dia, karena Pak yudi tidak mau secara langsung," kata Kurniawan.

Dalam kasus ini, Kurniawan mengakui menerima pemberian uang dari Aseng sejumlah Rp 11 miliar. Sebanyak Rp 4 miliar untuk program aspirasi tahun 2015, dan Rp 7 miliar untuk program aspirasi tahun 2016. Semua uang yang ia terima telah diberikan kepada Yudi melalui perantara bernama Asep.

Kompas TV KPK menetapkan politisi PKB, Musa Zainudin dan politisi PKS, Yudi Widiana sebagai tersangka kasus suap di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Penetapan kedua tersangka anggota DPR ini merupakan pengembangan atas kasus dugaan suap yang melibatkan mantan anggota komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Jokowi Ingin RI Berkontribusi agar Taliban Penuhi Janji soal Pemberdayaan Perempuan Afghanistan

Nasional
Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November, Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.