Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Darusman Sebut Rudal Korea Utara Bisa Jangkau Ciamis

Kompas.com - 08/06/2017, 03:25 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan teknologi Korea Utara saat ini terbilang pesat. Sebab, meski dikenal negara yang sangat tertutup, Korea Utara sudah bisa menciptakan rudal yang jarak serangannya menjangkau Indonesia.

Hal itu diungkapkan mantan Pelapor PBB Khusus untuk Situasi HAM di Korea Utara, Marzuki Darusman, saat menjelaskan situasi di Korea Utara dalam acara diskusi yang digelar oleh Amnesti Internasional Indonesia di kantornya, Menteng, Jakarta, Pusat, Selasa (7/6/2017).

"Jadi kemampuan Korea Utara sekarang ini jangkauan rudalnya itu kalau ke arah utara sudah sampai ke Amerika. Kalau ke arah Selatan sampai ke Ciamis dan Kabupaten Pameungpeuk (daerah di selatan Garut, Jawa Barat), yang di situ ada pusat peluncuran satelit dan roket kita," kata Marzuki Darusman.

Menurut Marzuki, perkembangan Korea Utara yang pesat itu juga perlu diwaspadai negara lain, termasuk Indonesia.

Hubungan antara Indonesia dan Korea Utara saat ini tidak ada masalah. Namun, bisa saja Indonesia menjadi target serangan Korea Utara.

"Korea Utara dengan kemampuannya sudah menjadi suatu potensi ancaman bagi kita. Yang tadinya jauh di atas sana, sekarang kita juga jadi potensi obyek dari jangkauan militer Korea Utara," kata mantan Jaksa Agung tersebut.

Ia berpendapat, Indonesia harus mengambil sikap dengan cara memprakarasai konsolidasi dengan Korea Utara.

Namun, tidak dengan cara ikut mendukung perang terhadap Korea Utara, seperti negara lain. Cara itu dinilai justru menambah ketegangan antara Korea Selatan dengan Korea Utara di Semenanjung Korea.

Apalagi, hubungan Indonesia dengan Korea Utara selama ini baik-baik saja.

"Indonesia bisa memperkasai bagaimana ketegangan di Semenanjung Korea itu tidak melimpah kepada sikap agresif Korea Utara, karena dikelilingi negara yang memusuhinya," kata Mantan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tersebut.

Sebelumnya, Presiden keenam RI Megawati Soekarnoputri diminta Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk memfasilitasi dialog dengan Korea Utara.

(Baca: Upaya Reunifikasi, Megawati Diminta Jadi Utusan Korsel ke Korea Utara)

Megawati telah bertemu Presiden Korsel Moon Jae-in di Istana Kepresidenan Blue House, Seoul pada Senin (29/5/2017).

Seusai pertemuan, Megawati mengaku diminta Presiden Moon untuk menjadi utusan khusus atau special envoy dari Korea Selatan untuk memulai dialog dengan Korea Utara.

"Untuk kemungkinan-kemungkinan, kalau bisa ikut membantu diadakannya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan kembali," kata Megawati, seusai pertemuan.

(Baca juga: Diplomasi Tanaman, Taman, dan Upaya Megawati dalam Reunifikasi Korea)

Kompas TV Korut Anggap Latihan Perang AS-Korsel Sebagai Provokasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com