Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PKS: Fahri Boleh Komentar, tetapi Bukan Lagi Anggota Partai

Kompas.com - 06/06/2017, 14:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, siapa pun boleh berkomentar, tak terkecuali Fahri Hamzah.

Hal itu menanggapi usulan Fahri yang menginginkan agar Pimpinan PKS diganti.

"Di alam demokrasi semua boleh punya komentar. Pak Fahri punya komentar boleh," kata Mardani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

PKS tak menanggapi komentar tersebut karena secara struktural organisasi partai, Fahri sudah bukan anggota partai.

"Di aturan AD/ART, Pak Fahri kan bukan lagi anggota PKS. Karena proses hukum sedang berjalan jadi status quo," kata dia.

Konflik antara Fahri dan PKS kembali mengemuka sejak sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu.

Baca: Tifatul: Fahri Hamzah Sudah Dipecat, Tak Usah Ikut Campur Internal PKS

Saat itu, sejumlah anggota Fraksi PKS walk out karena menilai Fahri tak memiliki legitimasi untuk memimpin sidang paripurna.

Terkait hal tersebut, Mardani mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekjen PKS, Mustafa Kamal.

Ia mengatakan, pilihan walk out bersifat pribadi masing-masing anggota, karena PKS berkewajiban untuk tetap berada pada sidang paripurna.

"Jadi lihat kondisi. Sebagian bisa bersikap seperti itu tapi untuk kepentingan yang lebih besar tetap harus dijaga di paripurna," ujar Anggota Komisi II DPR itu.

Komentar Fahri

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah menilai perlu adanya pergantian jajaran Pimpinan PKS.

Ia mengaku mendapatkan aspirasi tersebut dari konstituen serta kader akar rumput.

Baca: Fahri Hamzah: PKS "Selow" Aja, Jangan "Baperan"

Menurut dia, Pimpinan PKS saat ini tak memiliki kapasitas mumpuni untuk membawa partai ke arah yang lebih maju.

"Saya mengatakan (pada konstituen), PKS partai Islam yang bagus, punya masa depan tapi sayang pimpinannya yang sekarang tidak punya kapasitas untuk membawa partai ini lebih maju," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Kompas TV PKS meminta MKD DPR untuk memproses dugaan pelanggaran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com