Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wanti-wanti Jokowi kepada Elite Politik yang Suka Memfitnahnya...

Kompas.com - 06/06/2017, 07:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fitnah seringkali menerpa Presiden Joko Widodo. Mulai dari dituduh keturunan Tionghoa hingga antek PKI pernah dialamatkan kepada Jokowi sepanjang perjalanan politiknya. Bagi Jokowi, tudingan miring itu merupakan serangan politik, tidak lebih.

"Kalau yang berhubungan dengan saya biasanya berhubungan dengan hal yang politis, juga untuk kepentingan-kepentingan dari politik," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarainya di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).

Jokowi sebenarnya ingin tak memedulikan serangan politik tersebut. Namun, ia menyadari bahwa diam sama saja membiarkan rakyat dijerumuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

(baca: Jokowi: Sebetulnya Saya Malas Menanggapi soal PKI Ini...)

Oleh sebab itu, Jokowi mewanti-wanti para elite politik yang berada di balik serangan itu untuk lebih beradab dalam berpolitik.

"Akan sangat berbahaya kalau elite-elite kita memberikan pembelajaran- pembelajaran yang kurang baik dengan cara seperti itu, menyebarkan SARA dan menyebarkan fitnah," ujar Jokowi.

"Kita mengajak semuanya untuk membangun sebuah peradaban politik yang baik, peradaban politik santun, peradaban politik yang berkeadaban sehingga masyarakat akan mengikuti itu," lanjur dia.

(baca: Jokowi: Jangan Sampai Kita Ini Kayak Negara Barbar, Main Hakim Sendiri)

Jokowi mengatakan bahwa masyarakat saat ini sedang membutuhkan suri teladan. Elit-elit politik di Indonesia pun harus menjadi teladan tersebut.

"Masyarakat kita ini perlu contoh, perlu tauladan. Enggak usah banyak omong lah. Kasih contoh, sudah. Yang paling penting itu, contoh," ujar Jokowi.

Kompas TV Jokowi pun menutup pidatonya dengan menyerukan sederet kalimat penyemangat pengamalan Pancasila.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com