Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Jokowi soal Tuduhan yang Menyebutnya Lindungi PKI

Kompas.com - 03/06/2017, 16:05 WIB
Andi Hartik

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kegelisahannya soal anggapan sejumlah pihak bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunisme mulai bangkit.

Jokowi meminta kepada semua pihak yang memiliki bukti kebangkitan PKI supaya segera melapor.

"Karena sekarang ini banyak isu-isu, bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya, di mana? Di mana?," kata Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri Kajian Ramadhan PW Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/6/2017).

"Karena sudah jelas, di konstitusi kita jelas. Ada Tap MPR-nya, jelas bahwa PKI, bahwa komunisme dilarang di Indonesia," ujar dia.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan kegelisahaannya karena dianggap melindungi PKI. Padahal menurut Jokowi, pemerintah akan bertindak tegas, apalagi PKI dan paham komunisme dilarang di Indonesia.

"Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kami, tunjukkan kepada saya. Saya akan gebuk saat itu juga. Hukumnya jelas kok, sudah dilarang kok," ujar Jokowi.

"Apalagi sampai diserong-serongkan ke saya, seolah-olah saya melindungi. Yang dilindungi itu yang mana? Ini supaya clear," kata dia.

(Baca juga: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Jokowi pun mengaku keberatan dikaitkan dengan PKI atau komunisme. Sebab, Jokowi belum lahir saat ideologi yang dibawa PKI itu berkembang di Indonesia.

"Pada saat PKI dibubarkan umur saya baru tiga tahun," ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta semua pihak mengecek orangtuanya. Menurut dia, untuk menentukan seseorang yang terkait dengan ideologi komunis sangat mudah karena sudah ada keterbukaan informasi.

"Ditarik orang tua saya. Ngecek kan gampang sekarang. PP Muhammadiyah juga punya, di Solo ada. Orang tua kita, bapak-ibu kita tinggal di mana. Kakek-nenek juga bisa dicek. Sangat mudah sekali di era keterbukaan seperti ini," ucap Jokowi.

"Jadi kalau masih ada orang menduga-duga, mengecek itu sangat mudah sekali. Kalau ada berita-berita di medsos semua orang bisa buat berita yang tidak terverifakasi," tuturnya.

(Baca juga: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang)

Kompas TV Jokowi: Yang Melawan Konstitusi akan Digebuk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com