Kompas.com - 27/05/2017, 14:05 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (26/5/2017) kemarin, memperpanjang daftar panjang kasus suap yang melibatkan pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan.

"Dalam Pantauan ICW sejak 2005 hingga 27 Mei 2017, sedikitnya terdapat 6 kasus suap yang melibatkan 23 auditor/pejabat/staf BPK," kata peneliti ICW Emerson Junho kepada Kompas.com, Sabtu (27/5/2017).

Emerson mengatakan, enam kasus suap itu melibatkan Komisi Pemilihan Umum, pemerintah Bekasi, pemerintah Tomohon, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Tiga kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, 1 kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK, dan 1 kasus suap untuk membantu kelancaran proses audit BPK," ucap Emerson.

Di luar kasus terbaru di Kementerian Desa, kata Emerson, nilai suap terkecil adalah Rp 80 juta per orang. Sementara nilai suap yang terbesar Rp 1,6 miliar per orang.

Baca: Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Pejabat BPK Terkait Predikat WTP

Dari 23 nama yang diduga terlibat, lima orang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Sebanyak 14 orang hanya dapat sanksi internal BPK, dan empat di antaranya masih dalam proses pemeriksaan KPK.

"14 orang yang tidak diproses hukum itu kasus KPU karena mereka mengembalikan (uang suap ke KPK)," ucap Emerson.

Sebelumnya, KPK membenarkan operasi tangkap tangan melibatkan pejabat di BPK. Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan mengatakan, petugas KPK membawa dua Auditor Utama Keuangan Negara III BPK yang berinisial R dan AS beserta salah satu stafnya yang berinisial Y.

Selain BPK, operasi tangkap tangan diduga juga dilakukan terhadap pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Baca: KPK Tangkap Tangan Pejabat BPK

Saat dikonfirmasi, Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa ia belum mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai keterlibatan bawahannya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Namun, ia mendapat informasi bahwa petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Desa dan PDTT.

"Saya dapat informasi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK. Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk dapat informasi," ujar Eko, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Rencananya, pada Sabtu (26/5/2017) hari ini, KPK akan menggelar jumpa pers.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan pada beberapa orang pegawai Badan Pemeriksan Keuangan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Nasional
Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Nasional
Jokowi Anugerahi Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh, dari Sastrawan hingga Nakes

Jokowi Anugerahi Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh, dari Sastrawan hingga Nakes

Nasional
Pengamat: Prabowo Wajah Lama di Pilpres, Publik Bisa Jadi Jenuh

Pengamat: Prabowo Wajah Lama di Pilpres, Publik Bisa Jadi Jenuh

Nasional
Bareskrim: Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin sebagai Pengacara

Bareskrim: Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin sebagai Pengacara

Nasional
Prabowo Buka Rapimnas Partai Gerindra di Sentul

Prabowo Buka Rapimnas Partai Gerindra di Sentul

Nasional
Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob Hari Ini

Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob Hari Ini

Nasional
Menyoroti Rendahnya Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Bawaslu di Provinsi

Menyoroti Rendahnya Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Bawaslu di Provinsi

Nasional
Polri: Komnas HAM Periksa Bharada E di Mako Brimob Sore Ini

Polri: Komnas HAM Periksa Bharada E di Mako Brimob Sore Ini

Nasional
Gerindra Gelar Rapimnas di Sentul Bogor Hari Ini

Gerindra Gelar Rapimnas di Sentul Bogor Hari Ini

Nasional
Polisi Sebut Motif Sambo Membunuh Terkait Martabat, Pengacara Brigadir J: Bohong Itu

Polisi Sebut Motif Sambo Membunuh Terkait Martabat, Pengacara Brigadir J: Bohong Itu

Nasional
Ganjar Pranowo Diprediksi Jadi Lawan Terberat Prabowo pada Pilpres 2024

Ganjar Pranowo Diprediksi Jadi Lawan Terberat Prabowo pada Pilpres 2024

Nasional
Pesan Bupati Pemalang ke Bawahan Sebelum Terjaring OTT: Kalau Sudah Korupsi, Tak Ada Obatnya

Pesan Bupati Pemalang ke Bawahan Sebelum Terjaring OTT: Kalau Sudah Korupsi, Tak Ada Obatnya

Nasional
KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

KPK: OTT Bupati Pemalang Terkait Suap Pengadaan Barang dan Jasa serta Jabatan

Nasional
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Polisi Aktif Jadi Kurir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.