Ini Beban Negara jika Pimpinan MPR, DPR dan DPD Ditambah 10 Orang

Totalnya, negara haru merogoh kocek Rp 16,29 miliar hanya untuk gaji Pimpinan MPR, DPR, dan DPD per tahun.

Padahal, ada 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD yang juga harus dibayar gajinya oleh negara, dan juga masih banyak program MPR, DPR, dan DPD yang harus ditanggung negara.

Gaji tersebut di luar dari fasilitas tambahan yang diterima Pimpinan MPR, DPR, dan DPD berupa mobil dinas dan sopir beserta pengawalannya.

Selain itu, rumah dinas, ruang kerja beserta fasilitasnya, staf khusus, serta tenaga ahli yang juga harus digaji.

(baca:DPR Seharusnya Malu Minta Tambahan Kursi Pimpinan)

Mobil dinas yang digunakan Pimpinan DPR sama standarnya seperti yang digunakam para menteri, yakni Toyota Crown Royal Saloon. Harga mobil tesebut sekitar Rp 1,3 miliar.

Jika ada enam pimpinan baru MPR, dua Pimpinan baru DPR, dan dua Pimpinan baru DPD, maka negara harus menyediakan anggaran sekitar Rp 13 miliar hanya untuk kendaraan dinas mereka.

Terlebih, lanjut Lucius, penambahan jumlah pimpinan parlemen justru lebih memperumit kerja legislatif, khususnya dalam pengambilan keputusan.

Ia mengatakan, jumlah pimpinan yang banyak bukannya akan memberikan kemudahan dalam membuat keputusan, tetapi justru akan lebih sering menjadi penghambat.

Dalam proses yang rumit itu, justru peluang bagi terpeliharanya budaya transaksional menjadi lebih mungkin terjadi. Sebab, jika pengambilan keputusan kian sulit, maka transaksi merupakan jawaban.

"Ini merupakan ekspresi dari budaya koruptif yang kental di DPR. Korupsi itu biasanya muncul pada institusi yang suka bekerja tidak efektif dan efisien. Dengan memelihara sistem yang tidak efektif dan tidak efisien melalui banyaknya pimpinan itu," papar Lucius.

"DPR membenarkan bahwa mereka merupakan perawat setia perilaku korupsi. Inefisiensi juga otomatis tak terjawab karena MPR harus menggelontorkan dana untuk menghidupi 11 pimpinan yang hasil kerjanya juga jelas," lanjut dia.