Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketegasan Pemerintah Diharapkan Tidak Hanya Ditujukan kepada HTI

Kompas.com - 24/05/2017, 12:53 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Agum Gumelar menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila.

Meski demikian Agum berharap ketegasan pemerintah tersebut juga diterapkan kepada ormas-ormas lain yang dinilai radikal.

"Saya rasa (pemerintah) harus tegas juga terhadap organisasi lain yang berhaluan seperti itu (HTI) yang anti-Pancasila," ujar Agum saat ditemui usai menghadiri sebuah diskusi terkait ketahanan nasional di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).

(Baca: Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI)

"Jangan ada proses pembiaran, pemikiran seperti itu jangan dibiarkan karena mereka ini bukan ancaman bersenjata fisik, tapi sasaran mereka itu pikiran dan hati," tambahnya.

Agum menuturkan, untuk mempertahankan keutuhan bangsa, pemerintah harus berupaya mencegah munculnya kelompok-kelompok radikal sedini mungkin.

Menjaga kemajemukan bangsa Indonesia, kata Agum, telah menjadi cita-cita para pendiri bangsa yang harus dipertahankan.

(Baca: Pemerintah Disarankan Tak Terbitkan Perppu untuk Bubarkan HTI)

Oleh karena itu, menurut Agum, pemerintah harus bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang berupaya memecah belah bangsa dan mengganti ideologi Pancasila.

"Para pendiri bangsa ini mendirikan NKRI berdasarkan Pancasila. Kalau ada orang yang berpikiran di luar itu saya rasa sudah wajib hukumnya pemerintah tegas," kata Agum.

Kompas TV Bubarkan HTI, Pemerintah Tempuh Jalur Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com