Kompas.com - 23/05/2017, 19:16 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sisi empati dari para tenaga kesehatan dirasakan kurang di mata para pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Riset yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa di 11 kabupaten/kota yang melibatkan 1.344 responden rumah tangga menunjukkan beragam keluhan yang dirasakan dalam prosedur pemeriksaan dokter.

Keluhan pertama yaitu kurang pedulinya dokter pada pasien BPJS Kesehatan.

"Sebesar 50,57 persen responden merasa bahwa dokter kurang peduli. Sebesar 14,94 persen merasa tenaga kesehatan kurang komunikatif, dan sebesar 12,64 persen merasa dokter tidak datang tepat waktu sehingga harus menunggu lama," kata salah seorang anggota tim peneliti Maria Lauranti, dalam paparan risetnya di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

 

(Baca: BPJS Kesehatan Sebar Kader JKN Datangi Para Penunggak Iuran)

Salah satu temuan menarik dari riset tersebut adalah adanya kuota yang ditetapkan oleh pihak dokter atau fasilitas kesehatan untuk menerima pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Maria mengatakan, kondisi itu menyebabkan terbatasnya jumlah layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pasien.

Menanggapi banyaknya keluhan terhadap sisi empati dokter itu, Kepala Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Armansyah mengatakan, para tenaga kesehatan memang perlu mengubah cara pandang mereka terhadap peserta BPJS Kesehatan.

(Baca: Pengeluaran Masyarakat untuk Kesehatan Masih Tinggi Meski Ada BPJS)

"Seperti Jamkesmas itu dianggap pelayanan gratis. Kami sudah kasih tahu, pasien-pasien ini tidak ada yang gratis. Mereka bayar," ujar Armansyah.

Armansyah mengatakan, para tenaga kesehatan juga harus mengubah imej atau persepsi mereka bahwa tidak menerima uang itu sama dengan tidak dibayar.

"Imej itu harus dihilangkan," ucap Armansyah.

Kompas TV Peringati Hari Buruh dengan Aksi Donor Darah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.