Aksi unjuk rasa menuntut keadilan di bidang hukum hak asasi manusia yang dipimpin Nyonya Sumarsih (64) di depan Istana Merdeka, Jakarta, hari Kamis 18 Mei 2017 lalu, menginjak Kamis ke-493.
"Nanti tanggal 27 Juli 2017 mendatang aksi kami ini akan menginjak aksi ke-500," ujar Sumarsih di tengah puluhan pengunjuk rasa, di depan Istana Merdeka, Kamis (18/5/2017) lalu.
Sumarsih adalah ibu dari almarhum Wawan atau Norwan Wirawan, mahasiswa yang meninggal dunia dihantam peluru senjata api dalam aksi unjuk rasa yang terkenal dengan Tragedi Semanggi I tanggal 11-13 November 1998.
Aksi unjuk rasa ke-493 itu antara lain dihadiri para mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, pakar sosial asal Amerika Serikat Elizabeth Dexler, serta para aktivis unjuk rasa Kamisan, seperti Savic Ali (aktivis 98, pengurus departemen media Nahdlatul Ulama dan Direktur NU Online), Taufik Basari, dan Fredy Ulemlem (dari Maluku Utara).
"Terima kasih telah hadir, kini sudah 19 tahun Soeharto lengser, tapi kroni-kroninya semakin kokoh dalam kekuasaan," begitu kata Sumarsih dalam percakapan dengan para wartawan pekan lalu.
Selain banyak mengecam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ny Sumarsih saat ini berkata, sampai tiga tahun setengah lebih ini dia baru 20 kali absen atau tidak hadir mengikuti atau memimpin aksi Kamisan tersebut. Ia sangat ingat sekali alasan kenapa 20 kali tidak hadir.
"Di antaranya adalah hari aksi itu bertepatan dengan acara doa memperingati meninggalnya Wawan dan merayakan syukur atas kemenangan Jokowi menang dalam pemilihan Presiden tahun 2014," kata Ny Sumarsih.
Tapi, kata Sumarsih, ternyata sulit untuk memercayai seratus persen kepada penguasa di negeri ini dalam soal penegakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
"Seperti Saudara Savic, saya juga begitu, setelah Wawan ditembak, saya tidak pernah ikut mencoblos dalam setiap pemilihan para pemimpin bangsa dan negeri ini. Baru tahun 2014 saya nyoblos gambar Pak Jokowi," ujarnya sambal menyampaikan penyesalannya setelah itu.
Dalam aksi ke-493, Fredy Ulemlem dari Talibu, Maluku Utara, di awal orasinya mengatakan, walau saat ini para pengunjuk rasa ada di luar cukup jauh dari Istana Kepresidenan, tapi sebenarnya istana itu bukan milik penguasa atau presiden.
"Kita ini rakyat pemilik dari istana itu. Kalau tadi kami dari Maluku dilarang untuk unjuk rasa ikut dalam aksi Kamisan ini, maka saya ingatkan apa yang pernah dikatakan Bung Karno, yakni tanpa Maluku tidak ada Indonesia dan begitu pula tidak ada Indonesia maka tidak ada Maluku," ujar aktivis dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon tersebut.
Ia juga mengingatkan sulitnya menegakkan hukum saat ini karena masih banyak tokoh pemerintahan Orde Baru yang terlibat dalam tindakan menekan mahasiswa di masa reformasi masuk dalam pemerintahan saat ini.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.