Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Aksi Kamisan ke-493, Sumarsih Tidak Lelah

Kompas.com - 22/05/2017, 18:35 WIB
Maria Katarina Sumarsih atau biasa disapa Sumarsih, orangtua Wawan, mahasiswa yang menjadi korban tragedi Semanggi I, saat aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMaria Katarina Sumarsih atau biasa disapa Sumarsih, orangtua Wawan, mahasiswa yang menjadi korban tragedi Semanggi I, saat aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Aksi unjuk rasa menuntut keadilan di bidang hukum hak asasi manusia yang dipimpin Nyonya Sumarsih (64) di depan Istana Merdeka, Jakarta, hari Kamis 18 Mei 2017 lalu, menginjak Kamis ke-493.

"Nanti tanggal 27 Juli 2017 mendatang aksi kami ini akan menginjak aksi ke-500," ujar Sumarsih di tengah puluhan pengunjuk rasa, di depan Istana Merdeka, Kamis (18/5/2017) lalu.

Sumarsih adalah ibu dari almarhum Wawan atau Norwan Wirawan, mahasiswa yang meninggal dunia dihantam peluru senjata api dalam aksi unjuk rasa yang terkenal dengan Tragedi Semanggi I tanggal 11-13 November 1998.

Aksi unjuk rasa ke-493 itu antara lain dihadiri para mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, pakar sosial asal Amerika Serikat Elizabeth Dexler, serta para aktivis unjuk rasa Kamisan, seperti Savic Ali (aktivis 98, pengurus departemen media Nahdlatul Ulama dan Direktur NU Online), Taufik Basari, dan Fredy Ulemlem (dari Maluku Utara).

"Terima kasih telah hadir, kini sudah 19 tahun Soeharto lengser, tapi kroni-kroninya semakin kokoh dalam kekuasaan," begitu kata Sumarsih dalam percakapan dengan para wartawan pekan lalu.

Selain banyak mengecam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Ny Sumarsih saat ini berkata, sampai tiga tahun setengah lebih ini dia baru 20 kali absen atau tidak hadir mengikuti atau memimpin aksi Kamisan tersebut. Ia sangat ingat sekali alasan kenapa 20 kali tidak hadir.

"Di antaranya adalah hari aksi itu bertepatan dengan acara doa memperingati meninggalnya Wawan dan merayakan syukur atas kemenangan Jokowi menang dalam pemilihan Presiden tahun 2014," kata Ny Sumarsih.

Tapi, kata Sumarsih, ternyata sulit untuk memercayai seratus persen kepada penguasa di negeri ini dalam soal penegakan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

"Seperti Saudara Savic, saya juga begitu, setelah Wawan ditembak, saya tidak pernah ikut mencoblos dalam setiap pemilihan para pemimpin bangsa dan negeri ini. Baru tahun 2014 saya nyoblos gambar Pak Jokowi," ujarnya sambal menyampaikan penyesalannya setelah itu.

Dalam aksi ke-493, Fredy Ulemlem dari Talibu, Maluku Utara, di awal orasinya mengatakan, walau saat ini para pengunjuk rasa ada di luar cukup jauh dari Istana Kepresidenan, tapi sebenarnya istana itu bukan milik penguasa atau presiden.

"Kita ini rakyat pemilik dari istana itu. Kalau tadi kami dari Maluku dilarang untuk unjuk rasa ikut dalam aksi Kamisan ini, maka saya ingatkan apa yang pernah dikatakan Bung Karno, yakni tanpa Maluku tidak ada Indonesia dan begitu pula tidak ada Indonesia maka tidak ada Maluku," ujar aktivis dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon tersebut.

Ia juga mengingatkan sulitnya menegakkan hukum saat ini karena masih banyak tokoh pemerintahan Orde Baru yang terlibat dalam tindakan menekan mahasiswa di masa reformasi masuk dalam pemerintahan saat ini.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.