Senjata Petaka di Natuna, Masalah Pengadaan hingga Perawatan Alutsista

Kompas.com - 19/05/2017, 13:26 WIB
Prajurit TNI Yon Yon Armed 7/105 GS Bekasi melaksanakan gladi resik untuk menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Bogor, Sabtu (25/2/2017). KOMPAS.com / Ramdhan Triyadi BempahPrajurit TNI Yon Yon Armed 7/105 GS Bekasi melaksanakan gladi resik untuk menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud di Istana Bogor, Sabtu (25/2/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) berduka. Sebanyak 12 personel TNI tersambar peluru sendiri. Empat orang di antaranya meninggal dunia, sementara delapan lainnya terluka. Sebabnya, senjata jenis Giant Bow milik Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) TNI Angkatan Darat mendadak mengalami kemacetan sehingga menembakkan peluru berkaliber 23 mm ke segala penjuru.

Peristiwa nahas ini terjadi saat latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Natuna, Kepulauan Riau.

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengkritisi sejumlah hal di balik insiden senjata petaka tersebut.

Malapraktik pengadaan alutsista?

Pertama, soal sorotan publik terhadap pengadaan alat utama sistem persenjataan pabrikan Norinco, Tiongkok tersebut yang dinilai karut marut. Khairul tidak sepenuhnya sependapat atas hal ini.

"Potensi karut marut pengadaan barang di negara kita ini memang besar. Isu ini juga selalu dianggap seksi. Tapi yang perlu dicatat itu, malpraktik pengadaan barang tidak selalu beriringan dengan malfungsi," ujar Khairul kepada Kompas.com, Jumat (19/5/2017).

(Baca: Insiden Latihan Tembak di Natuna, Ini Komentar KSAD)

Untuk menautkan insiden tersebut dengan potensi malpraktik pengadaan, tentu membutuhkan investigasi mendalam. Dugaan mark up harga atau down grade kualitas alutsista tidak bisa dipercayai begitu saja hanya dengan komentar tanpa dasar.

Khairul mengatakan, mark up memang menimbulkan kerugian di sisi pembiayaan. Praktik down grade kualitas juga menimbulkan kerugian dari sisi manfaat.

Namun, sekali lagi, Khairul menegaskan bahwa kedua praktik kotor itu belum tentu membuat sebuah barang pengadaan menjadi malfungsi.

"Bisa saja meriam itu tetap dapat digunakan sebagai senjata antiserangan udara ringan yang efektif walaupun bagi yang paham, perangkat itu mungkin dinilai menjadi kurang mumpuni dari yang semestinya," ujar Khairul.

Malfungsi

Khairul pun meyakini bahwa insiden tersebut lebih cenderung disebabkan oleh faktor malfungsi.

"Senjata itu secanggih apapun membutuhkan pemeliharaan yang maksimal agar dapat berfungsi secara optimal," ujar Khairul.

(Baca: 4 Anggota TNI Tewas dan 8 Terluka Saat Latihan Tembak Meriam)

"Jadi untuk saat ini, abaikan dulu dugaan karut marut pada pengadaan, meski menduga demikian cenderung sensasional dan simpel. Mari fokus pada malfungsi. Pasti ada problem dari sisi mekanis atau mungkin kegagalan sistem kendali," lanjut dia.

Perlu investigasi komprehensif untuk menyelidiki penyebab gagalnya senjata itu beroperasi. Investigasi yang komprehensif ini bisa berangkat dari fakta bahwa pengadaan alutsista telah melalui uji kelaikan dan kemudian dioperasikan oleh personel kompeten.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X