Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bangun Infrastruktur untuk Siapa?

Kompas.com - 17/05/2017, 19:24 WIB
Wisnu Nugroho,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah giat membangun infrastruktur untuk siapa? Pertanyaan ini mengemuka dan menjadi bahasan pertama saat Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Sebelum menjawab pertanyaan ini, Jokowi yang ditunggu untuk untuk acara "Presiden Mendongeng" di teras belakang Istana Merdeka dalam rangka Hari Buku Nasional menjelaskan mengenai fokus dan konsentrasi pemerintah.

"Fokus, konsentrasi pemerintah di infrastruktur khususnya di luar Jawa," ujar Jokowi.

Untuk fokus dan konsentrasi pemerintah di pembangunan infrastruktur itu, stabilitas politik dan keamanan yang baik dibutuhkan. 

Di luar Jawa, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pembangunan pelabuhan baru, bandar udara baru dan perluasan pelabuhan lama dan bandar udara lama.

Selain itu, jalan Trans Papua dan Trans Sumatera juga menjadi perhatian pokok pemerintah. Keluhan kekurangan pasokan listrik juga akan jadi fokus dengan pembangunan pembakit tenaga listrik di sejumlah tempat.

"Di tengah fokus dan konsentrasi pemerintah ini, ada yang bertanya. Pembangunan infrastruktur ini untuk siapa?" ujar Jokowi.

(Baca juga: Genjot Infrastruktur, Jokowi Minta Dukungan Media Massa)

Atas pertanyaan yang diajukan banyak pihak yang mengkritik langkah pemerintah fokus membangun infrastruktur. Jokowi lantas merinci untuk siapa pembangunan infrastruktur dilakukan.

Pertama, untuk lapangan pekerjaan. Menurut Jokowi, ribuan orang dari berbagai tempat mendapat pekerjaan karena pembangunan infrastruktur.  

Kedua, ekonomi daerah di mana pembangunan infrastruktur dilakukan terdampak. Ada perputaran uang dan efek domino yang mengikutinya.

Ketiga, penjualan produk-produk dan hasil bumi daerah tersalurkan. Pelabuhan-pelabuhan kecil di tingkat kecamatan seperti di Halmahera akan menjadi tujuan para pedagang menjual produk dan hasil buminya.

"Jika kapal rutin datang, pedagang akan datang juga. Dari frekuensi dua minggu sekali, saya minta ditingkatkan frekuensinya menjadi seminggu sekali," ujar Jokowi.

Keempat, isolasi daerah dan penurunan harga barang kebutuhan akan terjadi seperti yang tengah dilakukan dengan Trans Papua. 

"Harga kebutuhan pokok di sembilan kabupaten di sekitar Wamena dan Agats yang dilalui Trans Papua akan langsung jatuh. Kalau truk bisa melintas, semen yang harganya bisa mencapai Rp 2,5 juta per sak karena diangkut dengan pesawat akan turun," ujarnya.

Jokowi juga bercerita tentang pengalamannya menaiki trail sejauh sekitar 8 kilometer menjajal Trans Papua yang tengah dikerjakan di ketinggian sekitar 3.200 meter dari permukaan laut.

"Melorot dua kali saya karena tidak biasa naik trail terutama saat memindahkan gigi dari gigi dua ke gigi satu ketika jalanan menanjak. Paspampres repot kemudian mendorong trail saya," ujar Jokowi, terkekeh.

(Baca: Naik Trail di Papua, Apa yang Ingin Disampaikan Jokowi?)

Terkait infrastruktur, Jokowi menyebut sebagai hal mendasar yang harus dikerjakan dan diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab negara. 

"Saya tidak ingin kehilangan fokus soal infrastruktur ini," ujarnya.

Kompas TV Jokowi Tinjau Jalan Trans Papua Naik Motor Trail
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com