Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas

Kompas.com - 14/05/2017, 17:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International perwakilan Indonesia, Usman Hamid menyatakan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (15/5/2017), bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengalami degradasi kredibilitas. Lembaga tersebut disebut berpotensi keluar dari marwahnya sebagai lembaga pengontrol kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Ia mengambil contoh Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang menyatakan bahwa pihaknya akan meminta keterangan dari pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Sementara itu, komisioner lainnya membantah sikap tersebut.

Rizieq mengklaim dirinya merupakan korban kriminalisasi dan teror. Dia lalu menyampaikan pengaduan dugaan kriminalisasi dan teror itu kepada Komnas HAM.

Namun Ketua Komnas HAM Nurkholis membantah pernyataan Pigai. Menurut Nurkholis, pernyataan Pigai merupakan pernyataan pribadi, tidak mewakili Komnas HAM.

"Pernyataan Komnas HAM kerap kontroversial dan tidak mencerminkan pandangan kelembagaan atau HAM, atau membawa kredibilitas Komnas HAM," ujar Usman.

Semestinya, kata Usman, seluruh komisioner menggelar pleno tertutup untuk menyikapi suatu permasalahan. Dengan demikian, mereka satu suara dalam menentukan sikap jika dimintai pendapat mengenai hal tersebut.

"Kalau begini mengalami penurunan wibawa," kata Usman.

Usman mengatakan, Komnas HAM menjadi terdegradasi kredibilitasnya dengan proses rekrutmen anggotanya yang terkesan politis.

Salah satu peristiwa yang juga mencoreng wajah lembaga tersebut yakni temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan banyak kejanggalan dalam pengeluaran Komnas HAM.

Ia juga melihat lembaga tersebut tidak pernah mendapat dukungan penuh pemerintah, kecuali di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com