Kompas.com - 14/05/2017, 11:48 WIB
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid saat memberikan pernyataan kepada KompasTekno, Rabu (8/6/2016) Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comWakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid saat memberikan pernyataan kepada KompasTekno, Rabu (8/6/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Penyiaran Indonesia mengevaluasi ulang izin televisi yang menayangkan iklan Partai Perindo secara berlebihan.

Empat stasiun televisi yang dimaksud yaitu RCTI, Global TV, MNC TV dan INEWS TV.

Meutya mengatakan, pada April 2017 lalu surat edaran pelanggaran sudah disebarkan ke media-media tersebut.

Ia juga mendapat informasi bahwa KPI telah menjatuhkan sanksi teguran tertulis pada empat stasiun televisi tersebut karena dianggap menayangkannya secara berlebihan.

"Jika surat teguran KPI juga diabaikan, saya minta agar empat stasiun TV tersebut dievaluasi ulang izin siarannya karena menyangkut frekuensi milik publik," ujar Meutya melalui siaran pers, Minggu (14/5/2016).

Meutya mengatakan, frekuensi milik publik tidak selayaknya digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu dengan berlebihan.

Ia meminta agar teguran KPI terhadap lembaga penyiaran tersebut bisa menjadi pertimbangan Kemenkominfo terkait perpanjangan izinnya. Menurut Meutya, sanksi administratif saja tidak cukup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bila perlu KPI dan Menkominfo melakukan moratorium semua iklan politik dan kampanye yang akan dilakukan peserta pemilu sebelum dimulainya masa kampanye," kata Meutya.

Ketua DPP Partai Golkar itu mendukung penguatan KPI. Salah satunya dengan menggodok Undang-Undang Penyiaran yang sudah cukup lama berlangsung.

Ia meyakini tahun ini UU Penyiaran akan selesai bersama dengan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas Lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas Lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.