Komnas HAM Ikut Rumuskan Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas

Kompas.com - 09/05/2017, 17:40 WIB
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi saat memberi sambutan dalam seminar yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema Peran Swasta Dalam Mewujudkan Kemandirian Lapas Industri, di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/5/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusDirektur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi saat memberi sambutan dalam seminar yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema Peran Swasta Dalam Mewujudkan Kemandirian Lapas Industri, di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi mengatakan, Kemenkumham melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) untuk merumuskan solusi soal kelebihan kapasitas yang terjadi di rutan dan lapas.

Rumusan solusi ini akan disampaikan kepada Presiden.

Mualimin mengatakan, Komnas HAM akan diajak meninjau Rutan Klas IIB atau Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru, Riau, tempat ratusan tahanan kabur.

"Besok saya dengan Komnas HAM akan berkunjung ke rutan yang kemarin, harapannya itu agar Komnas dan pemerintah terutama Kemenkumham merumuskan cara mengurangi over crowded dan kapasitas," kata Mualimin, seusai seminar yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI di Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/5/2017).

Menurut dia, Kemenkumham sepakat dengan Komnas HAM yang akan meminta Presiden mengambil kebijakan mengurangi over capacity tahanan dengan memberi pengurangan masa penahanan.

"Kemarin kita sepakat Komnas HAM mendorong Bapak Presiden untuk mengambil trobosan misalnya dengan grasi terhadap tindak pidana ringan yang sebentar lagi habis masa penahanannya, terhadap orang yang sakit-sakitan, dan terhadap orang yang tua," ujar Mualimin.

Mualimin menyebutkan, sekitar 45 persen tahanan lapas dan rutan terkait kasus narkoba.

Meski sebagian besar yang ditahan adalah bandar, ada juga pemakai yang dimasukkan ke rutan atau lapas.

Mereka yang merupakan pemakai dan masa hukumannya tak lama, akan didorong untuk diberi grasi.

"Kami akan dorong Pak Presiden beri grasi, ini yang kami rumuskan sama Komnas HAM," ujar Mualimin. 

"Tapi pesan Menteri Hukum dan HAM jangan ada lagi kasus (seperti) di Riau, itu yang kami akan pikirkan," lanjut dia.

Tak hanya Komnas HAM, Ombudsman RI juga mengunjungi ke Rutan Sialang Bungkung pada hari ini.

Ombudsman meneliti apakah pelayanan ke masyarakat di rutan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X