Komnas HAM Ikut Rumuskan Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas

Kompas.com - 09/05/2017, 17:40 WIB
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi saat memberi sambutan dalam seminar yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema Peran Swasta Dalam Mewujudkan Kemandirian Lapas Industri, di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/5/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusDirektur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi saat memberi sambutan dalam seminar yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema Peran Swasta Dalam Mewujudkan Kemandirian Lapas Industri, di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham, Jalan Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi mengatakan, Kemenkumham melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) untuk merumuskan solusi soal kelebihan kapasitas yang terjadi di rutan dan lapas.

Rumusan solusi ini akan disampaikan kepada Presiden.

Mualimin mengatakan, Komnas HAM akan diajak meninjau Rutan Klas IIB atau Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru, Riau, tempat ratusan tahanan kabur.

"Besok saya dengan Komnas HAM akan berkunjung ke rutan yang kemarin, harapannya itu agar Komnas dan pemerintah terutama Kemenkumham merumuskan cara mengurangi over crowded dan kapasitas," kata Mualimin, seusai seminar yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI di Cinere, Depok, Jawa Barat, Selasa (9/5/2017).

Menurut dia, Kemenkumham sepakat dengan Komnas HAM yang akan meminta Presiden mengambil kebijakan mengurangi over capacity tahanan dengan memberi pengurangan masa penahanan.

"Kemarin kita sepakat Komnas HAM mendorong Bapak Presiden untuk mengambil trobosan misalnya dengan grasi terhadap tindak pidana ringan yang sebentar lagi habis masa penahanannya, terhadap orang yang sakit-sakitan, dan terhadap orang yang tua," ujar Mualimin.

Mualimin menyebutkan, sekitar 45 persen tahanan lapas dan rutan terkait kasus narkoba.

Meski sebagian besar yang ditahan adalah bandar, ada juga pemakai yang dimasukkan ke rutan atau lapas.

Mereka yang merupakan pemakai dan masa hukumannya tak lama, akan didorong untuk diberi grasi.

"Kami akan dorong Pak Presiden beri grasi, ini yang kami rumuskan sama Komnas HAM," ujar Mualimin. 

"Tapi pesan Menteri Hukum dan HAM jangan ada lagi kasus (seperti) di Riau, itu yang kami akan pikirkan," lanjut dia.

Tak hanya Komnas HAM, Ombudsman RI juga mengunjungi ke Rutan Sialang Bungkung pada hari ini.

Ombudsman meneliti apakah pelayanan ke masyarakat di rutan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X