Kompas.com - 08/05/2017, 16:33 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, dari sekian pembahasan undang-undang tentang kepemiluan yang ia amati sejak 2005, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 kali ini adalah yang paling tertutup.

"Dalam periode saya berinteraksi langsung dengan proses pembuatan UU kepemiluan kita (Indonesia), minimal dari 2005-2014, saya ingin mengatakan bahwa pembahasan RUU Pemilu kali ini adalah pembahasan RUU Pemilu yang paling tertutup dan jauh dari diskusus publik," kata Titi dalam sebuah diskusi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (8/5/2017).

(Baca: Mendagri Tegaskan Tak Ada Barter Pasal dalam Pembahasan RUU Pemilu)

Hal ini sangat disayangkan, karena menurut Titi proses pembuatan UU yang dilakukan secara terbuka dan bisa diakses publik merupakan bentuk pendidikan politik bagi masyarakat.

Sayangnya, kata Titi, pembuat UU seolah-olah takut apabila proses pembahasannya dibuka dan bisa diakses publik, hal itu dapat mengganggu jalannya proses yang sedang berlangsung.

"Ini seolah-olah ingin ditutup prosesnya, karena voice atau suara yang dimiliki publik itu diposisikan sebagai kegaduhan atau noise," imbuh Titi.

Seharusnya kata Titi, suara publik itu semestinya dilihat oleh pembuat UU sebagai refleksi atau respons dari berbagai isu yang berkembang.

Titi mencontohkan banyak isu yang berkembang saat ini seperti KPU tingkat kabupaten/kota yang mau dijadikan ad hoc, penambahan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu pusat, hingga anggaran saksi dari APBN.

(Baca: Pemerintah Berharap RUU Pemilu Disahkan Mei 2017)

"Pada akhirnya dengan proses yang tertutup ini, publik menjadi tidak memperoleh pendidikan politik. Pembahasan produk UU yang mestinya melahirkan dimensi pendidikan politik publik itu tidak tercapai, karena hanya dilokalisasi dalam ruang sempit, hanya Pansus Pemilu dan pemerintah," ujar Titi.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.