Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Ajak Malaysia-Thailand Perangi Kampanye Hitam terkait Kelapa Sawit

Kompas.com - 30/04/2017, 10:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mengajak Malaysia dan Thailand untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilancarkan Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia, Malaysia dan Thailand sama-sama mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung sektor perkebunan. Di antaranya kelapa sawit.

Namun, komoditas kelapa sawit, belakangan 'diserang' isu miring oleh Uni Eropa.

"Contoh terakhir resolusi parlemen Eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif," ujar Retno sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Minggu (30/4/2017).

(Baca: Wilmar Akui Ada Masalah Buruh di Industri Kelapa Sawit di Indonesia)

Indonesia dan Malaysia telah membentuk pola kerja sama dagang bertajuk Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC.

Oleh sebab itu, lanjut Retno, Presiden Joko Widodo mengajak Thailand untuk turut bergabung di dalam pola kerjasama CPOCP tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle di Philippine International Convention Center, Manila, Sabtu (29/4/2017).

Indonesia berharap, bergabungnya Thailand dalam kerja sama itu menjadi bentuk upaya melawan kampanye hitam yang dilakukan pihak manapun.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden didukung sepenuhnya oleh Perdana Menteri Malaysia. Karena ketika di KTT ASEAN, PM Malaysia juga sudah sempat menyebut perlunya kita melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," ujar Retno.

Kawasan Potensial- Catatan Menteri Retno, kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand ini memang memiliki potensi besar.

Nilai perdagangan ketiga negara mencapai USD 416 miliar atau 18,3 persen dari total perdagangan ASEAN.

(Baca: Greenpeace Tuding Empat Pemasok Minyak Kelapa Sawit IOI Group Langgar HAM)

Potensi ini juga ditopang rata-rata pertumbuhan ekonomi ketiga negara dari 2010 hingga 2015 yang mencapai 6,9 persen.

Total populasi di kawasan ini yakni sebesar 81 juta penduduk atau sekitar 13 persen dari total populasi ASEAN.

Sementara, dari segi ketenagakerjaan, terdapat 38,3 juta tenaga kerja atau sekitar 12,2 persen dari total tenaga kerja ASEAN.

"Jika melihat kondisi alam dari kawasan ini, maka kerja sama yang dapat dikembangkan adalah di bidang perkebunan. Ini juga merupakan basis dari perkebunan kelapa sawit," ujar Retno.

Kompas TV Pemerintah dan industri minyak goreng sepakat menjaga harga minyak goreng curah di level Rp 10.500 per liter hingga akhir tahun. Mendag mengancam jika harga melawati batas atas pemerintah tidak akan segan menindaknya dengan tudingan kartel. Penetapan batas atas harga minyak goreng ini hanya diberlakukan pada jenis curah yang paling banyak di konsumsi masyarakat kecil. Selama ini, Indonesia menjadi produsen terbesar kelapa sawit dunia. Dengan kondisi tersebut semestinya harga minyak goreng sawit di tanah air bisa terjaga.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com