Kompas.com - 30/04/2017, 10:43 WIB
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi saat berada di Mataram, Jumat (31/3/2017) KOMPAS.com/ Karnia SeptiaMenteri Luar Negeri, Retno Marsudi saat berada di Mataram, Jumat (31/3/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mengajak Malaysia dan Thailand untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilancarkan Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia, Malaysia dan Thailand sama-sama mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung sektor perkebunan. Di antaranya kelapa sawit.

Namun, komoditas kelapa sawit, belakangan 'diserang' isu miring oleh Uni Eropa.

"Contoh terakhir resolusi parlemen Eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif," ujar Retno sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Minggu (30/4/2017).

(Baca: Wilmar Akui Ada Masalah Buruh di Industri Kelapa Sawit di Indonesia)

Indonesia dan Malaysia telah membentuk pola kerja sama dagang bertajuk Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC.

Oleh sebab itu, lanjut Retno, Presiden Joko Widodo mengajak Thailand untuk turut bergabung di dalam pola kerjasama CPOCP tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle di Philippine International Convention Center, Manila, Sabtu (29/4/2017).

Indonesia berharap, bergabungnya Thailand dalam kerja sama itu menjadi bentuk upaya melawan kampanye hitam yang dilakukan pihak manapun.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden didukung sepenuhnya oleh Perdana Menteri Malaysia. Karena ketika di KTT ASEAN, PM Malaysia juga sudah sempat menyebut perlunya kita melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," ujar Retno.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X