Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/04/2017, 18:20 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki mengakui bahwa ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menimbulkan konflik di kalangan nelayan dan aparat penegak hukum.

Peraturan yang dimaksud, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam Permen itu, pemerintah melarang nelayan menggunakan alat penangkap ikan tertentu.

"Itu memang ada konflik ya karena peraturan menteri yang melarang cantrang. Cantrang ini banyak jenisnya," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (26/4/2017).

(baca: Apa Dampak Kebijakan Menteri Susi Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan?)

Di sisi lain, KKP sebenarnya memiliki program pembagian alat tangkap ikan pengganti cantrang.

Namun, rupanya belum seluruhnya nelayan di Indonesia mendapatkannya.

Catatan KSP, pembagian pengganti cantrang masih di bawah 10 persen total nelayan di Indonesia.

Alhasil, selama belum mendapatkan pengganti cantrang, para nelayan melaut dengan menggunakan alat tangkap yang ada.

"Mereka kemudian melaut dan itu yang banyak ditangkapi oleh polisi. Mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap polisi," ujar Teten.

Teten berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menyelesaikan pembagian pengganti cangkrang demi penghidupan nelayan di Indonesia.

"Ya, memang harus segera dipercepat pembagian pengganti cantrang. Supaya para nelayan bisa segera melaut karena kan mereka terdesak kebutuhan ekonomi," ujar Teten.

Kompas TV Susi Pudjiastuti memerangi penangkapan ikan ilegal digambarkan dalam sebuah komik di Jepang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana Kemarin, Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB

Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana Kemarin, Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB

Nasional
AHY Dinilai Ambisius Jadi Cawapres Anies, Intens Komunikasi hingga Usulkan Sekretariat Perubahan

AHY Dinilai Ambisius Jadi Cawapres Anies, Intens Komunikasi hingga Usulkan Sekretariat Perubahan

Nasional
Jaksa Minta Hakim Abaikan Pembelaan Ricky Rizal dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Abaikan Pembelaan Ricky Rizal dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Nasional
Jalan Terjal Anies Jadi Capres usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Jalan Terjal Anies Jadi Capres usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Nasional
Lukas Enembe Kenakan Sarung Saat Jalani Pemeriksaan KPK

Lukas Enembe Kenakan Sarung Saat Jalani Pemeriksaan KPK

Nasional
Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN jadi 3 Kelompok

Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN jadi 3 Kelompok

Nasional
12 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

12 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Nasional
Polisi Sebut Lokasi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan Berada di Kota Jubail

Polisi Sebut Lokasi PMI Asal Cianjur yang Minta Dipulangkan Berada di Kota Jubail

Nasional
Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Chuck Putranto Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus “Obstruction of Justice”

Nasional
Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Manuver Nasdem Dekati PKB-Gerindra Dinilai Tunjukan Penjajakan Koalisi Perubahan Tak Baik-baik Saja

Nasional
5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

5 Calon Hakim Ad Hoc HAM Akan Ikuti Seleksi Wawancara di KY

Nasional
Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus 'Obstruction of Justice'

Dituntut 1 Tahun, Ini 3 Hal yang Ringankan Arif Rahman Arifin di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Apa Itu Replik yang Dibacakan Jaksa Atas Pleidoi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal?

Apa Itu Replik yang Dibacakan Jaksa Atas Pleidoi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal?

Nasional
Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Hal yang Beratkan Tuntutan Arif Rahman: Perintahkan Hapus dan Rusak Bukti Yosua Masih Hidup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.