JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, sulit bagi partainya untuk mengusung Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, pada Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018.
Pasalnya, saat ini Emil, sapaan karibnya, telah dideklarasikan Partai Nasdem, yang merupakan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Apalagi, kata Fadli, Nasdem berencana mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
"Pak Ridwan Kamil yang kami baca di media itu didukung Partai Nasdem yang mensyaratkan untuk mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden (capres) dan tentu saja sementara kami akan mendukung Pak Prabowo sebagai capres," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Dengan demikian, Fadli mengatakan, Gerindra dan Emil memiliki perbedaan kepentingan politik jangka panjang.
(Baca: Hadiri Deklarasi Nasdem, Ridwan Kamil Diarak dengan "Sisingaan")
Ia menegaskan, meski pada Pilkada Kota Bandung 2013 silam Emil diusung oleh Gerindra dan PKS, partainya tak akan mengusungnya karena telah dideklarasikan partai yang mendukung pencapresan Jokowi di Pilpres 2019.
"Ya kalau benar apa yang jadi pemberitaan sudah ada teken kontrak (Ridwan Kamil) ke Pak Jokowi di (Pilpres) 2019, ya tentu agak berbeda kepentingan kami. Walaupun kemarin yang mendukung Ridwan Kamil Gerindra dan PKS," kata Fadli.
Didukung Nasdem
Pamflet digital dukungan Partai Nasdem terhadap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menjelang Pilkada Jabar 2018 beredar di dunia maya.
Pada 19 Maret 2017, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat menggelar deklarasi dukungan.
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa berkomitmen, partainya bakal mendukung penuh Ridwan Kamil untuk menjadi Gubernur Jawa Baratperiode 2018-2023.
" Nasdem sebagai salah satu parpol menjadikan Pilkada Jabar misi utama mencari putra-putri terbaik bangsa. Hari ini Nasdem sudah menemukan putra terbaik Jabar untuk jadi gubernur ( Ridwan Kamil)," ujar Saan dalam kegiatan deklarasi dukungan Partai Nasdem terhadap Ridwan Kamil di Lapangan Tegalega, Bandung, Minggu (19/3/2017).
Sesuai dengan prinsip partai, lanjut Saan, Nasdem mengedepankan politik tanpa mahar.
Menurut Saan, berdasar pengalaman, korupsi kepala daerah disebabkan adanya biaya politik yang mahal, salah satunya mahar terhadap partai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.