Bawaslu Bantah Rapat Pleno Penetapan Ketua Berlangsung Alot

JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin membantah, rapat pleno penentuan pimpinan Bawaslu periode 2017-2022 berlangsung alot.

Sedianya, rapat pleno tersebut telah dilangsungkan sejak kemarin, Rabu (12/4/2017). Namun, keputusan untuk menentukan siapa yang akan memimpin Bawaslu lima tahun ke depan, baru diputuskan hari ini.

“Kemarin, kita hanya berbicara terkait restrukturisasi dan kedivisian untuk menghadapi pilkada (2018) dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019,” ujar Afifuddin di Kantor Bawaslu.

Menurut dia, ada sejumlah perubahan nama dalam struktur kedivisian Bawaslu periode saat ini jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kendati demikian, ia memastikan, tidak ada perdebatan sengit di dalam proses penyusunan struktur baru.

(Baca: Rapat Pleno Putuskan Abhan sebagai Ketua Baru Bawaslu 2017-2022)

"Dan setelah semua terdefinisikan, tadi mulai agak siang, kita bermusyawarah mufakat untuk pembagian peran masing-masing,” ujarnya.

Dalam rapat pleno hari ini diputuskan bahwa Abhan ditunjuk sebagai Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022. Abhan merupakan mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2017.

Sementara itu, Abhan menjelaskan, perubahan struktur kedivisian di dalam Bawaslu saat ini, mengacu pada sejumlah poin yang berkembang di dalam revisi UU Pemilu. Kendati demikian, ia memastikan, bahwa perubahan tersebut tidak keluar dari koridor tugas dan fungsi Bawaslu yaitu sebagai lembaga penindakan, ajudikasi dan kuasi peradilan.

“Karena adanya penambahan kewenangan, maka kami ada perubahan di beberapa divisi,” ujarnya.

Selain itu, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, perubahan struktur divisi juga mempertimbangkan masukan dari komisioner Bawaslu sebelumnya.

Dalam waktu dekat, Bawaslu akan menggelar public hearing untuk menyerap aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait guna memperkuat kinerja kelembagaan ke depan.