Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Hak Pemilih Lebih Tinggi dari Kewenangan Petugas di Lapangan

Kompas.com - 12/04/2017, 20:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta persoalan saat pencoblosan dapat terselesaikan dengan baik sehingga putaran kedua Pilkada DKI Jakarta semakin berkualitas.

Harapan ini disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi (rakor) dengan pengurus PDI Perjuangan se-Indonesia di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

PDI Perjuangan bahkan menyiapkan tim di sisa waktu tim pemenangan Ahok-Djarot untuk terus menelusuri adanya pemilih yang belum terdaftar.

“Hak pemilih dijamin konstitusi dan lebih tinggi daripada kewenangan petugas di lapangan,” ucap Megawati. 

"Siapapun tidak boleh menghalang-halangi antusiasme warga DKI untuk memilih, meski belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan sekalipun," lanjutnya.

Enam hari menjelang pemungutan suara putaran kedua, Megawati meminta penyelenggara pemilu untuk netral.

"Tidak ada lagi ruang abu-abu atau grey area. Harus dicegah adanya kecurangan sekecil apapun," ucap dia.

Selain itu, Megawati juga menegaskan pentingnya peran saksi dalam pilkada. Oleh karena itu, Megawati berharap pengurus partai bisa memanfaatkan sisa waktu untuk terus memberikan arahan dan pembekalan kepada para saksi.

“Saksi adalah senjata. Jadi saksi bisa interupsi. Namanya saksi masak disuruh bisu. Saya ingin ada perbaikan saksi supaya lebih profesional," ujar dia.

"Ketika ada warga yang mau masuk ke TPS tapi dihalangi-halangi, saksi bisa interupsi bila mereka memang membawa KTP atau Kartu Keluarga. Saksi harus bisa ngomong,” lanjut Megawati.

Kompas TV Persiapan Logistik Jelang Pilkada DKI Jakarta Putaran 2
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com