Sebelum Ambil Uang Suap, Pejabat Pajak Lapor kepada Ajudan Dirjen

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno, menjadi terdakwa karena menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar.

Dalam surat dakwaan, sebelum mengambil uang suap, Handang sempat melapor kepada ajudan Direktur Jenderal Pajak, Andreas Setiawan alias Gondres.

"Terdakwa menginformasikan kepada Gondres selaku ajudan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, bahwa terdakwa akan mengambil uang yang telah disiapkan," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moch Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Awalnya, pada 21 November 2016, sekitar pukul 19.00, Handang mengirimkan pesan Whatsapp kepada Gondres.

Handang menyampaikan bahwa ia akan mengambil uang yang telah disediakan oleh salah satu wajib pajak, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Dalam pesan tertulis itu, Handang mengganti kata uang dengan istilah cetakan undangan. Hal itu diduga untuk menyamarkan uang suap.

Handang menyampaikan kepada Gondres dengan kalimat, "Sy izin ke arah Kemayoran Mas, ngambil cetakan undangan nya".

Kemudian dijawab oleh Gondres bahwa ia akan menunggu uang tersebut di Lantai V Gedung Ditjen Pajak.

Selanjutnya, pada sekitar pukul 20.00, Handang mendatangi rumah Mohan di Springhill Golf Residence, Kemayoran, Jakarta.

Handang menerima paper bag hitam yang berisi uang 148.500 dollar AS, atau senilai Rp 1,9 miliar.

Beberapa saat kemudian, Gondres kembali menghubungi Handang dengan pesan Whatsaap dan menginformasikan bahwa ia telah berpindah ke restoran Monty's, dengan mengatakan, "Mhn izin Mas..Saya geser ke Montys nunggu Bapak".

Tak lama kemudian, petugas KPK datang dan menangkap Handang dan Mohan selaku pemberi suap.

Menurut jaksa, uang Rp 1,9 miliar tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu, yakni pengembaian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN).

Kemudian, masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Uang yang diberikan kepada Handang baru sebagian, dari yang dijanjikan oleh Mohan sebesar Rp 6 miliar.