Kompas.com - 07/04/2017, 09:18 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengatakan, wacana penerapan pelat ganjil genap saat mudik lebaran perlu dikaji mendalam.

Selain lantaran termasuk regulasi baru, kajian diperlukan untuk mengetahui sejauh apa dampak pemberlakuan wacana tersebut.

“Kami minta untuk dikaji terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,” kata Nizar dalam keterangan tertulis, Jumat (7/4/2017).

Pada dasarnya, ia mengatakan, Komisi V DPR mendukung langkah pemerintah untuk mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi ketika lebaran.

Namun yang perlu diperhatikan yaitu wacana yang digulirkan justru jangan menimbulkan persolan baru.

Selain kajian, ia menambahkan, pemerintah juga perlu mensosialisasikan aturan ini sejak dini bila disetujui.

Hal ini untuk menghindari ketidaktahuan masyarakat terhadap pemberlakuan aturan baru tersebut.

“Kalau yang terjadi seperti itu, bukan malah mengurangi kemacetan. Tapi, akan muncul masalah baru,” kata dia.

“Pelanggaran lalu linta marak dan bisa berujung penyelesaian di tempat. Ini enggak baik dan enggak boleh,” lanjut dia.

Lebih jauh, ia memprediksi, pemberlakuan sistem ganjil genap tidak serta mengurangi kemacetan saat mudik lebaran.

Ia menyarankan, agar pemerintah segera menyelesaikan perbaikan serta meningkatkan kualitas jalan Tol Pantura.

“Sebaiknya sebelum arus mudik lebaran, infrastruktur seperti jalan dan tol sudah siap. Apalagi Menteri PUPR sudah berjanji (selesaikan perbaikan jalan tol),” tandasnya.

Dalam rapat terbatas terkait persiapan Idul Fitri 2017, Presiden Joko Widodo meminta agar kemacetan panjang jelang keluar tol Brebes Timur hingga mencapai 18 kilometer pada mudik Lebaran tahun lalu tidak terjadi lagi.

Apalagi, kata Presiden, pada tahun ini sudah ada beberapa ruas jalan tol baru yang sudah selesai dibangun dan siap digunakan.

Berbagai strategi pun disiapkan, mulai dari pembatasan jumlah kendaraan yang masuk tol, hingga menerapkan aturan nomor polisi ganjil genap.

(Baca: Sumarsono: Ada Wacana Penerapan Ganjil Genap di Jalan Tol Saat Mudik)

"Kalau kata masyarakat bagus, ya pemerintah untuk melindungi dan melayani masyarakat akan kami kaji, lihat, dan koordinasikan. Mana yang lebih banyak menguntungkan. Kemudian melaksanakannya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, di Gedung Bina Marga Kementerian PUPR, Rabu (5/4/2017). (Dipertimbangkan, Aturan Ganjil-Genap Kendaraan Saat Mudik Lebaran)

Kompas TV Proyek Tol Pejagan-Pemalang tahap dua di Kabupaten Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah baru mencapai 35 persen.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan

Nasional
Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Sumber Dana Bantuan Hukum Gratis dan Sanksi Atas Penyelewengannya

Nasional
Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Sekjen Gerindra tentang Buya Syafii, Jalan Kaki Usai Subuh dan Konsisten soal Demokrasi

Nasional
Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Menag Kenang Buya Syafii Maarif Puji Kongres GP Ansor ke 15 di Yogyakarta

Nasional
Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Cerita Ketua PP Muhammadiyah soal Buya Syafii Pesan Makam pada Februari

Nasional
Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Donny Yogieantoro Terpilih Jadi Ketua Komisi Informasi Pusat 2022-2026

Nasional
Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Nasional
Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.