Hormati Putusan MK soal Pilkada Banten, PDI-P Tetap Beri Catatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim pemenangan pasangan calon Rano Karno-Embay Mulya, Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada Banten.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, kami tentu akan menghormati dan menerima apa pun putusan MK dalam mengadili sengketa hasil Pilkada Banten termasuk yang memenangkan pasangan Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Selamat atas kemenangan tersebut," kata Basarah melalui pesan singkat, Kamis (6/4/2017).

Namun, Basarah merasa perlu memberikan catatan politik dan hukum atas pelaksanaan Pilkada Banten dan proses peradilan dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada di MK.

Ahmad Basarah menuturkan, Pilkada Banten telah dimenangkan oleh Rano-Embay di 6 kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten. Pasangan yang diusung oleh PDI-P bersama PPP dan Nasdem itu hanya kalah di Kabupaten Serang dan Kota Tangerang.

(Baca juga: Tim Rano-Embay Laporkan Dugaan Pelanggaran Pilkada Banten di Kota Tangerang)

Ia mengatakan, kemenangan Wahidin-Andika di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang telah melikuidasi kemenangan Rano-Embay di enam kabupaten dan kota.

"Kemenangan Wahidin-Andika di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang juga diwarnai oleh fakta hukum adanya praktik-praktik kecurangan dan tindak pidana pemilu," ujar Basarah.

"Bahkan untuk di Kabupaten Serang telah terbukti terjadi tindak pidana pemilu berupa money politic, bahkan pelaku-pelakunya telah divonis pidana di pengadilan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P itu.

Ia melanjutkan, akibat dugaan kecurangan tersebut, pasangan Rano-Embay kalah melebihi ambang batas 1 persen sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2017.

Basarah menyayangkan sikap MK yang hanya mengindahkan ketentuan normatif Pasal 158 Undang-Undang Pilkada tersebut dan mengesampingkan keadilan substansial atas fakta hukum terkait adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Banten.

Situasi tersebut, menurut Basarah, akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pilkada lainnya di seluruh Indonesia.

(Baca juga: Rano Karno-Embay Tuding Penyelenggaraan Pilkada Banten Tak Independen)

Seolah, calon kepala daerah provinsi tidak perlu lagi berjuang untuk mendapatkan dukungan rakyat di semua kabupaten/kota di provinsi tersebut, tetapi cukup menggarap kabupaten atau kota yang padat penduduknya untuk mendulang suara kemenangan.

Ia menambahkan, dengan dikesampingkan pelanggaran-pelanggaran pemilu sepanjang tidak memenuhi ambang batas gugatan sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-undang Pilkada dan PMK Nomor 1 tahun 2017, maka mendorong calon kepala daerah melakukan kecurangan.

Bahkan kecurangan tersebut dinilai Basarah bisa tergolong terstruktur, sistematis, dan masif. Namun tetap akan diabaikan karena telah melewati ambang batas gugatan di MK. Hal itu tentu akan membahayakan kualitas demokrasi dalam pilkada di Indonesia.

"Catatan ini penting untuk saya sampaikan untuk perbaikan penyelenggaraan dan pelaksanaan pilkada serta penyelesaian sengketa pilkada di MK," ujar Basarah.