Jadi Tersangka di KPK, Miryam Berpotensi Dipecat Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani berpotensi dipecat sebagai kader Partai Hanura.

Sebab, Miryam pada Kamis (5/4/2017) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diduga memberikan keterangan palsu dalam upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Kalau sudah ditetapkan tersangka, menurut pandangan saya, demi kehormatan Hanura, partai akan mengambil sikap untuk memberhentikan," kata Ketua DPP Partai Hanura Rufinus Hotmaula Hutauruk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Miryam saat ini tercatat sebagai anggota Fraksi Partai Hanura dan anggota Komisi VI DPR. Rufinus menuturkan, untuk menentukan sikap terhadap Miryam, Fraksi Partai Hanura akan melaksanakan rapat fraksi terlebih dahulu.

"Tentu fraksi akan membuat kebijakan apakah memberikan bantuan kepada Miryam atau tidak, itu akan dirapatkan di internal fraksi," kata anggota Komisi II DPR itu.

(Baca: KPK Tertapkan Miryam S Haryani Tersangka Keterangan Palsu Kasus E-KTP)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memberikan sinyal serupa. Tak tertutup kemungkinan Miryam akan diberhentikan jika terbukti terlibat dalam kasus korupsi e-KTP.

"Jangankan Partai Hanura. Semua partai pun akan melakukan langkah-langkah dalam menyelamatkan partainya, ya kan? Semua partai akan melakukan hal itu," ujar Oesman Sapta.

"Jadi kalau sudah dia terkena sanksi hukum ya pasti akan ada langkah hukum yang diberikan oleh partai," ucapnya.

Atas perbuatannya, Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Miryam merupakan tersangka keempat yang masuk dalam proses penyidikan. Selain Irman dan Sugiharto, KPK juga menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka.