Kompas.com - 04/04/2017, 16:43 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016). Estu Suryowati/KOMPAS.comKepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/8/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menilai, semangat debirokratisasi dan deregulasi Presiden Joko Widodo belum ditangkap sepenuhnya oleh jajaran menteri.

Maka, tidak heran jika hingga saat ini masih ada saja menteri yang menerbitkan peraturan atau regulasi yang bersifat menghambat investasi.

"Jadi spirit antara Presiden dengan menteri itu belum sama," ujar Teten di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Teten menilai, munculnya regulasi baru penghambat investasi itu sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan kementerian. Hal ini karena regulasi baru itu muncul berdasarkan undang-undang.

(Baca: Kemenko Perekonomian Jadi Posko Deregulasi Kebijakan Ekonomi Jokowi)

Meski demikian, Teten berpendapat, seharusnya kementerian tersebut mengkaji terlebih dahulu apakah regulasi tersebut diperlukan atau tidak dan yang terpenting menghambat investasi atau tidak.

"Misalnya diperlukan izin lebih dari satu kementerian dan lembaga. Padahal kalau tujuannya pengawasan, proteksi, tidak harus semua kementerian ngatur. Cukup satu saja," ujar Teten.

"Jadi menurut saya, yang kurang itu hanyalah komunikasi di lintas kementerian saja," lanjut dia.

Persoalan ini menjadi perhatian Presiden. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, Presiden akan menggelar rapat terbatas membahas persoalan regulasi penghambat investasi tersebut.

(Baca: Semangat Anti-korupsi Pemerintah Tecermin dalam Deregulasi)

Diberitakan, Presiden Jokowi sudah berulang kali meminta supaya peraturan disederhanakan. Aturan jangan malah bikin tambah ruwet. Sebaliknya, Jokowi ingin peraturan harus bersifat sederhana, tepat sasaran dan memudahkan orang bekerja.

Meski sudah pernah membatalkan 3.143 peraturan, nyatanya Presiden masih menemukan ada peraturan yang menurutnya menghambat, terutama menghambat investasi.

"Saya sudah sampaikan, jangan buat lagi aturan yang nambah ruwet. Jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih keluar berapa yang baru? 23," ujar Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Jokowi menyebut, peraturan baru yang menghambat investasi adalah "penyakit lama" yang muncul kembali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X