Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mungkinkah Jokowi Jadi Ketua Umum PDI-P?

Kompas.com - 04/04/2017, 08:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang ingin pensiun dari politik memunculkan berbagai spekulasi soal siapa yang berpeluang menjadi penggantinya sebagai ketua umum. 

Nama Joko Widodo alias Jokowi salah satu yang muncul.

Mungkinkah Jokowi menjadi ketua umum partai berlambang banteng moncong putih?

Pada program Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (3/4/2017) malam, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan tersebut.

"Pak Jokowi sendiri kan pernah menjadi Wakil Ketua DPD Jawa Tengah. Dia merasakan betul suka dukanya sebagai pimpinan partai saat itu," ujar Hasto.

"Sehingga dalam konteks seperti itu, Pak Jokowi akan lebih berkonsentrasi untuk bagaimana bisa menjadi Presiden RI dan kami akan memberikan (dukungan)," lanjut dia.

Catatan Kompas.com, Jokowi memulai karier politiknya di PDI Perjuangan pada tahun 2005.

(Baca: Sekjen PDI-P Sebut Pengganti Megawati Harus Trah Soekarno)

Saat itu, dia mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo bersama Ketua DPC PDI-P Solo F.X Hadi Rudyatmo.

Tahun 2010, Jokowi terpilih sebagai Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.

Adapun, Ketua DPD PDI-P saat itu, Murdoko.

Tidak ada jabatan struktural lain yang diemban Jokowi setelah dia memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2012.

Karier politik Jokowi mencapai puncak setelah sukses memenangkan Pilpres 2014 meski hanya berstatus kader PDI-P.

Political leadership

Pakar psikologi politik Hamdi Moeloek menilai, 'political leadership' harus menjadi wacana terdepan setelah Megawati memberi sinyal mundur dari dunia politik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com