Pembangunan Perpusnas Prioritaskan Daerah Pesisir, Terpencil, dan Perbatasan

Kompas.com - 22/03/2017, 22:33 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016). Kristian ErdiantoMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).
EditorKrisiandi

KUTA, KOMPAS — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta Perpustakaan Nasional memprioritaskan membangun di desa-desa pesisir, terpencil, dan sekitar perbatasan. Pembangunan perpustakaan di perkotaan dan kabupaten yang maju tidak perlu lagi diprioritaskan karena akses teknologi masyarakatnya sudah lebih melek.

"Perpustakaan Nasional perlu mencetak buku-buku untuk membangun perpustakaan di daerah pesisir, terpencil, dan perbatasan. Wilayah perkotaan, apalagi pusat kota, tak perlu lagi diperhatikan berlebihan," kata Muhadjir pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2017 di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (21/3).

Selain itu, Muhadjir menekankan agar Perpustakaan Nasional mampu menyediakan bacaan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya mengimbangi masifnya pesan di media sosial yang tidak semuanya berdampak positif.

Imbangi media sosial

Kata-kata yang dipergunakan dalam dialog atau unggahan di media sosial dinilai Muhadjir berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Perpustakaan diharapkan mampu menandingi dan menjadi pilar masyarakat agar tetap menjaga cara berbahasa yang santun.

Mendikbud juga mengapresiasi rapat koordinasi nasional tahun ini yang mengangkat tema meningkatkan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, kata Muhadjir, gemar membaca dan datang ke perpustakaan ini memerlukan gerakan yang masif dan kompak.

Mendatangi masyarakat

Kepala Perpustakaan Nasional M Syarif Bando mengatakan, perpustakaan mulai membangun pencitraan perpustakaan yang mendatangi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini relevan dengan kondisi perpustakaan yang baik di luar Pulau Jawa yang hanya 24 persen dari total perpustakaan se-Indonesia 154.399 perpustakaan.

Syarif menambahkan, pihaknya juga tengah mencari terobosan agar bisa memenuhi pustakawan yang masih sedikit dari ideal. Di Indonesia, terdapat 4.000 pustakawan dari idealnya 250.000 pustakawan. (AYS)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Maret 2017, di halaman 12 dengan judul "Prioritaskan Daerah Pesisir, Terpencil, dan Perbatasan".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.