MA Putuskan Sengketa Pilkada di Aceh Mengacu UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh diselesaikan berdasarkan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bukan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh.

Penyelesaian perkara pun ditangani oleh lembaga peradilan khusus yang sementara ini masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan ini ditetapkan MA menanggapi permohonan gugatan yang diajukan oleh Said Syamsu Bahri-M Nafis terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Aceh Barat pada Kamis (23/2/2017) lalu.

Dalam putusannya, MA menolak permohonan tersebut.

"Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan karenanya permohonan dari Pemohon: Said Syamsu Bahri dan M Nafis A Manaf tersebut harus ditolak," sebagaimana dikutip dari putusan MA, Selasa (21/3/2017).

Dalam permohonannya, pemohon mengajukan gugatan atas adanya keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/Kpts/KIP.Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017.

(Baca: Sengketa Pilgub Aceh, Paslon Irwandi-Nova Minta MK Gunakan Aturan UU Pilkada)

Sementara dalam petimbangannya, MA menilai, sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti Putusan Bawaslu karena pelanggaran administrasi.

Pelanggaran administrasi itu berupa pemberian uang atau hadiah lainnya untuk memengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tersebut dikembalikan pada lembaga yang berwenang, yakni MK.