Mobil Dinas Sering Mogok, Jokowi Tidak Pernah Mengeluh atau Marah

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa mogoknya mobil dinas Presiden Joko Widodo rupanya tidak hanya sekali terjadi.

Sejak Jokowi dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014, mobil VVIP itu sudah beberapa kali mogok.

"Total, mungkin ada empat hingga lima kali mobil mogok," ujar Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Kompleks Istana Presiden, Selasa (21/3/2017).

"Empat atau lima kali itu yang ketika Presiden naik di mobil itu, ya. Belum dihitung saat Presiden tidak sedang menaiki mobil itu, mungkin juga pernah mogok," kata dia.

Bey mencatat, dua peristiwa mogok terakhir adalah ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada 18 Maret 2017.

Yang kedua terjadi ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Ponorogo, Jawa Timur, pada September 2016.

Bey mengaku tidak tahu apakah dua peristiwa mogok itu terjadi pada mobil yang sama atau tidak.

Menurut Bey, Presiden tidak pernah marah atau mengeluh karena mobilnya mogok. Begitu mobil sudah dinyatakan tidak dapat melanjutkan perjalanan, Presiden Jokowi santai saja pindah ke mobil cadangan yang disediakan.

"Sama sekali enggak pernah (mengeluh). Kayak kemarin di Kalimantan Barat itu, ya beliau pindah, pindah saja. Berjalan saja seperti biasa," ujar Bey.

(Baca juga: Sempat Mogok, Mobil Dinas Presiden Jokowi Masih akan Digunakan)

Saat ditanya apakah Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan pengadaan mobil VVIP yang baru, Bey mengatakan bahwa hal itu merupakan wewenang Menteri Sekrtaris Negara Pratikno.

Secara terpisah, Pratikno menilai pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden Joko Widodo sudah sangat mendesak.

(Baca:  Istana: Ada Urgensi Luar Biasa untuk Pembaruan Mobil Dinas Presiden)

Namun, lanjut Pratikno, Presiden selalu menolak saat ia membicarakan mengenai pengadaan mobil baru ini. Setelah kejadian kemarin, Pratikno mengaku akan mencoba kembali berbicara dengan Jokowi.
 
"Sebenarnya enggak harus disetujui Presiden. Pengadaan biasa saja. Keputusan menteri saja, dianggarkan di APBN, selesai," ujar Pratikno.