Belajar dari Kasus di Raja Ampat, Pemerintah Akan Perketat Keluar-Masuk Kapal Pesiar

Kompas.com - 20/03/2017, 21:00 WIB
Deputi I bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Arif Havas Oergoseno KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDeputi I bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Arif Havas Oergoseno
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi I Bidang Kedaulaatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemritiman Arif Havas Oergoseno mengatakan, pemerintah akan mengatur skema keluar masuk kapal pesiar yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.

Hal ini dilakukan setelah rusaknya terumbu karang di Raja Ampat oleh kapal pesiar MV Caledonian Sky.

Havas mengakui, pemerintah memang membuka kesempatan bagi kapal pesiar untuk masuk ke Indonesia.

Cara ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata kapal pesiar.

"Dengan adanya upaya kita menarik cruise, itu jadi tantangan tersendiri. Kalau kita lihat di Australia pun kapal cruise masuk juga. Kapal masuk ke kawasan yang banyak terumbu karang jadi hal yang berisiko juga. Nah, ini jadi buat evaluasi ke depannya," ujar Havas, saat memberikan keterangan pers, di Gedung Kemenko Maritim, Senin (20/3/2017).

(Baca: Pemerintah Sepakati Luas Wilayah Survei Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat)

Havas mengatakan, dengan adanya peristiwa kerusakan terumbu karang maka perlu aturan dan perhitungan agar lingkungan bisa tetap terlindungi.

Pemerintah akan menentukan tipe dan bobot kapal yang bisa masuk ke perairan yang berupa kawasan konservasi seperti di Raja Ampat.

"Yang mau kami perdalam adalah berapa jumlah yang pas per tahun nanti. Berapa sih ukuran yang pas? Bisa enggak nanti kapal cruise masuk ke kawasan konservasi atau diperlukan kapal yang lebih kecil," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat itu terjadi pada 4 Maret 2017 lalu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.