E-KTP... "Deja Vu" Tudingan Nazaruddin yang "Beneran" Jadi Perkara

Deja vu lain adalah soal nama orang-orang yang diduga terlibat perkara. Bukan kali pertama serombongan tokoh publik disebut dalam dakwaan kasus korupsi. Sebagian sudah dipenjara.

(Baca juga: Menyusuri Jejak Lama Bau Busuk Proyek E-KTP...)

Lagi-lagi, masih pada 2013, harian Kompas sempat pula membuat ilustrasi yang memetakan para pesohor politik dalam jeratan kasus korupsi. Itu pun baru sebagian partai.

Ilustrasi ini melengkapi berita utama harian Kompas edisi 14 Maret 2013. Memasang judul "Korupsi di Politik Sistemik", berita tersebut menengarai pula bahwa politisi mengincar sektor strategis.

Dok Kompas Politisi yang terjerat kasus korupsi pada 2013

Johan Budi—juru bicara KPK pada 2013 dan sekarang jadi juru bicara di Istana Negara—pernah pula dikutip dengan ujaran, "(Kasus Hambalang) itu halaman ketiga, dan akan ada halaman keempat, kelima, dan seterusnya.”

Buat penyegar, waktu itu sedang lumayan tenar penggunaan kata "halaman", menyusul berbagai pernyataan dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Katakanlah kasus e-KTP merupakan halaman keempat, jangan-jangan benar masih ada halaman kelima dan seterusnya?

Lalu, ujaran lama dari Lord Acton pun serasa berdenging kembali di kepala. Deja vu makin terasa bertalu-talu di kepala. "Power tends to corrupt...," tulis Acton, satu setengah abad silam.

Hujan sejak subuh pada akhir pekan ini—setidaknya di Jakarta—mendadak terdengar seperti iringan muram, untuk kemungkinan masih ada "misteri" tudingan Nazaruddin, yang entah tersisa berapa dan tentang apa lagi....