MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak 2017, Kamis (16/3/2017).

Terdapat 27 perkara yang ditangani dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon.

Untuk menghemat waktu, hakim MK pun dipecah menjadi dua panel. Panel 1 dipimpin Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams.

Sedangkan panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul dan Aswanto.

Pantauan Kompas.com, pukul 14.20 WIB, sidang yang digelar oleh kedua panel itu berjalan tertib.

Pengamananan juga tampak diperketat. Puluhan personel polisi berjaga mulai dari luar gerbang gedung MK hingga di dalam ruang sidang.

(Baca: Ini Tahapan Penanganan Sengketa Pilkada Serentak di MK)

Pelataran Gedung MK dipasangi tenda yang berisi sejumlah televisi di sejumlah sudutnya.

Dengan begitu, pendukung pasangan calon yang ingin menonton tidak harus masuk ruang sidang.

Berikut jadwal sidang sengketa pilkada di MK yang digelar hari ini:

Pukul 09:00 WIB

1. Nomor Perkara: 1/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017

2. Nomor Perkara: 3/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tebo Tahun 2017

3. Nomor Perkara: 6/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buton Selatan Tahun 2017

4. Nomor Perkara: 9/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mappi Tahun 2017

5. Nomor Perkara: 5/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Singkil Tahun 2017

6. Nomor Perkara: 19/PHP.KOT-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Langsa Tahun 2017

7. Nomor Perkara: 24/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Utara Tahun 2017

8. Nomor Perkara: 29/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Gayo Lues Tahun 2017

9. Nomor Perkara: 17/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017

10. Nomor Perkara: 7/PHP.KOT-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Sorong Tahun 2017

Pukul 13:00 WIB

11. Nomor Perkara: 20/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buru Tahun 2017

12. Nomor Perkara: 21/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sarmi Tahun 2017

13. Nomor Perkara: 25/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sarmi Tahun 2017

14. Nomor Perkara: 40/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sarmi Tahun 2017

15. Nomor Perkara: 22/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017

16. Nomor Perkara: 33/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017

17. Nomor Perkara: 4/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Aceh Timur Tahun 2017

18. Nomor Perkara: 23/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nagan Raya Tahun 2017

19. Nomor Perkara: 16/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bireuen Tahun 2017

20. Nomor Perkara: 15/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pidie Tahun 2017

21. Nomor Perkara: 31/PHP.GUB-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2017

Pukul 16:00 WIB

22. Nomor Perkara: 37/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buton Tengah Tahun 2017

23. Nomor Perkara: 27/PHP.KOT-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Payakumbuh Tahun 2017

24. Nomor Perkara: 47/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lanny Jaya Tahun 2017

25. Nomor Perkara: 10/PHP.BUP-XV/2017
Pokok Perkara:Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maybrat Tahun 2017

26. Nomor Perkara: 45/PHP.GUB-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017
Pemohon:H. Rano Karno, S.IP. dan H. Embay Mulya Syarief

27. Nomor Perkara: 48/PHP.KOT-XV/2017
Pokok Perkara: Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Jayapura Tahun 2017