Kompas.com - 13/03/2017, 18:17 WIB
Politisi Golkar Tantowi Yahya usai dilantik sebagai Dubes Selandia Baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPolitisi Golkar Tantowi Yahya usai dilantik sebagai Dubes Selandia Baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Tantowi Yahya resmi menjabat sebagai Duta Besar Selandia Baru setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Tantowi tak menampik penugasannya ini tak terlepas dari peran Partai Golkar.

"Karena sudah menjadi partai pendukung pemerintah, Golkar memiliki hak yang sama dengan parpol-parpol lain yang sudah lebih dulu bergabung. Termasuk Partai Golkar mendapatkan jatah seorang Menteri pPrindustrian, Golkar dapat jatah juga sebagai Dubes," kata Tantowi usai pelantikan.

Tantowi mengatakan, namanya diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.

"Bergabung di pemerintah sekalipun, kalau Presiden enggak mau, ya enggak mau, tidak terjadi," ucapnya.

(Baca: 17 Duta Besar Resmi Dilantik Presiden Jokowi)

Jokowi pun pada akhirnya menyetujui usulan yang diajukan Partai Golkar dan mengirimkan nama Tantowi bersama 22 calon Dubes lainnya untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Tantowi tanpa kesulitan bisa melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh rekan-rekannya di Komisi I DPR.

"Alhamdulillah saya dubes pertama setelah Golkar bergabung dengan pemerintah," ucap Tantowi.

(Baca: Ini Misi 17 Duta Besar yang Baru Dilantik Jokowi)

Tantowi mengaku saat ini sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPR. Ia akan berangkat ke Selandia Baru dan bertugas pada akhir bulan ini.

Tantowi mengaku sudah mendapatkan sejumlah arahan dari Presiden. Pertama adalah meningkatkan komunikasi dan hubungan antara Indonesia dan Selandia Baru.

Selain itu, Tantowi juga diminta untuk bisa meningkatkan hubungan perdagangan, pariwisata, hingga beasiswa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X