Warga Antusias, Pemilihan Kepala Desa Dilakukan secara "e-Voting"

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Ribuan warga Desa Babakan Wetan, Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, antusias mengikuti pemilihan kepala desa, yang digelar di lapangan desa setempat, Minggu (12/3/2017).

Para warga berangsur datang sejak pagi. Mereka antusias, karena kali ini pemilihan kepala desa dilakukan dengan secara elektronik atau e-voting.

Bagi mereka, ini merupakan hal yang baru meskipun sedianya mekanisme pemilihan secara e-voting ini tidak berbeda dengan pemilihan model pencoblosan.

Setibanya di lokasi, petugas mengecek identitas warga peserta pemilih. Setelah data dinyatakan valid, warga tersebut akan diberikan satu buah kartu.

Kemudian, warga diarahkan ke bilik suara yang didalamnya telah tersedia perangkat komputer.

Yuli, salah satu warga Desa Babakan mengatakan bahwa dirinya tidak kesulitan dalam memilih calon kepala desa yang dijagokan. Hanya saja ini menjadi hal yang baru bagi dirinya.

Menurut dia, warga yang akan memilih hanya perlu memilih satu di antara tiga gambar calon kepala desa. Setelah memilih, komputer akan kembali memastikan apakah pilihannya sudah benar dengan menampilkan tanda iya dan tidak.

"Kan tadi agak gugup, tapi sebenernya gampang kok," ujar Yuli di lokasi pemilihan.

Setelah memilih, panitia akan memberikan struk sebagai tanda bahwa warga tersebut sudah menggunakan hak pilihnya.

Pantauan Kompas.com, hingga siang masih banyak warga yang mengantre untuk menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Juri Ardiantoro yang juga hadir di lokasi pemilihan, menyampaikan bahwa Pilkades sedianya bukan domain tugas KPU.

Penyelenggaraan, pengaturan, serta kepanitiannya menjadi kewenangan desa setempat.

Juri hadir mewakili KPU untuk melihat secara langsung bagaimana proses pemilihan dengan cara e-voting.

"Mengidentifikasi apa saja yang perlu diperbaiki supaya nantinya e-voting ini bisa dipraktikkan dalam lingkup yang lebih luas, pilkada, pilpres," kata Juri.

Meskipun sebelumnya e-voting sudah dilakukan di banyak daerah dalam pilkades, namun KPU belum bisa memastikan kapan sistem ini akan diterapkan dalam lingkup yang lebih luas.

"Kan butuh penyesuaian undang-undangnya juga," kata Juri.