JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Kahar Muzakir menganggap wajar jika ada sedikit guncangan di internal partai setelah sejumlah nama elite Golkar disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Sejumlah nama politisi Partai Golkar disebut dalam dakwaan salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Antara lain, Chairuman Harahap, Ade Komarudin, Agun Gunandjar Sudarsa dan beberapa lagi.
(Baca: Akbar Tandjung Terkejut Kader Golkar Disebut Terima Uang Korupsi E-KTP)
"Teman-teman di daerah sudah paham. Golkar kan sudah biasa gonjang-ganjing," kata Kahar saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (10/3/2017).
Menurut dia, jika ada keresahan-keresahan yang muncul akibat penyidikan kasus e-KTP, hal itu adalah sesuatu yang biasa.
Golkar menyerahkan proses hukum yang berjalan kepada penegak hukum.
"Biarkan itu diserahkan ke penegak hukum. (Ada keresahan) sudah biasa," tutur Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI itu.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono juga mengingkatkan seluruh kader Golkar agar tetap solid meski muncul keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam korupsi e-KTP.
(Baca: Para Pimpinan Golkar Terseret Kasus E-KTP, Yorrys Sebut Menyedihkan)
Keresahan di internal tersebut berpotensi memunculkan perpecahan baru di internal Golkar.
"Ketika perpecahan lalu, pilkada kami drop. Sekarang tertinggi. Itulah buah soliditas. Jangan gunakan momentum ini (kasus e-KTP) untuk pecah lagi," kata Agung pada Rapat Kerja Teknis (Rakornis) Partai Golkar di Jakarta, Kamis (9/3/2017).
"Kecuali kalau Pak Novanto tidak kooperatif, dia kooperatif kok dalam pemeriksaan. Jangan ambil posisi sekarang untuk menyalahkan," lanjut Agung. (Baca: Agung Laksono Ingatkan Kasus E-KTP Jangan Sampai Guncang Golkar)