Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP

KPK belum mengungkap secara detil nama-nama pejabat, termasuk siapa saja anggota DPR yang bersikap kooperatif dan menyerahkan uang ke KPK.

Namun, selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa.

Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

Empat di antaranya merupakan mantan pimpinan Komisi II DPR. Mereka adalah, politisi Partai Golkar Chairuman Harahap, dan politisi Partai Demokrat Taufiq Effendi.

Taufiq pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

(Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik)

Selain itu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno, dan politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Saat ini, Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Anggota Fraksi Partai Golkar lainnya yang pernah diperiksa KPK yakni, Agun Gunandjar Sudarsa, dan Setya Novanto yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Selain itu, Melchias Marukus Mekeng, yang saat ini mendaftar sebagai calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nama lainnya, Markus Nari dan mantan Ketua DPR dari Partai Golkar Ade Komaruddin.

Kemudian, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang pernah diperiksa KPK yaitu, Arief Wibowo dan Olly Dondokambey, yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat yang pernah diperiksa KPK adalah Mohammad Jafar Hafsah dan Mirwan Amir.

Saat pembahasan proyek e-KTP, Mirwan merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR.

KPK juga memeriksa anggota Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu.

Dari Fraksi Partai Hanura, KPK telah memeriksa mantan anggota Komisi II DPR, Djamal Aziz.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly juga pernah dua kali dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK.

Namun, Laoly berhalangan dalam dua kali pemanggilan itu.

Dalam kasus ini, KPK juga pernah memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dan mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo.

"Bahwa ada pihak lain yang juga diduga menerima uang dalam jumlah  lebih besar, dan tidak bersikap kooperatif, kami memiliki bukti-bukti dan kami akan sampaikan nanti mulai dari proses dakwaan," kata Febri.