Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Sering Bermula dari Niat "Lucu-lucuan"

Kompas.com - 04/03/2017, 19:11 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Pol Rikwanto mengatakan, mayoritas masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwa informasi bohong atau hoaks harus dihindari.

Namun, masih banyak masyarakat yang seolah kecanduan hoaks sebagai bahan lelucon di media sosial.

"Penyebaran hoaks memang salah, tapi ada adrenalin karena lucu-lucuannya, rasa ingin tahu, 'biar rasain lu', dan lain-lain. Akhirnya hoaks tersebar tanpa rasa tanggung jawab," ujar Rikwanto dalam diskusi bertajuk "Mengupas Jurnalisme Hoax" di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Penyebaran informasi di media sosial nyaris tidak bisa dibendung.

(Baca: Putaran Kedua, Warga DKI Diharapkan Tidak Lagi Termakan Hoaks)

Sebuah informasi bisa tersebar di puluhan ribu akun media sosial dalam hitungan menit. Berdasarkan pengalaman Polri yang kerap menangani kasus hukum terkait hoaks, biasanya informasi sumir muncul saat ada momen.

Misalnya, banyak buzzer yang memanfaatkan momentum pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah.

Banyak berita hoaks yang dijadikan kampanye hitam untuk menyerang calon tertentu.

"Ada teman-teman buzzer yang digaji. Tujuannya terserah user, buat berita apa saja, bikin foto siapa, mau asal ada uang," kata Rikwanto.

Rikwanto mengaku miris saat mengetahui masyarakat lebih menggemari menyerap berita dari media sosial ketimbang koran atau media online arus utama.

Padahal, informasi yang beredar di Facebook ataupun grop Whats App tak seluruhnya merupakan kebenaran.

Tanpa kroscek terlebih dahulu, informasi itu disebarkan ke tempat lain. "Berita yang gamang dan setengah-setengah lebih asyik daripada yang beneran," kata Rikwanto.

(Baca: Gus Mus: Kadang Kita Ikut Menyebarkan "Hoax" Tanpa Sengaja

Sementara itu, Manager Web Antara Foto Anton Santoso sepakat bahwa hoaks digandrungi sebagai bahan bercandaan yang dibagi di media sosial.

Informasi hoaks tersebut tersebar dari komunitas ke komunitas lain, dan hal tersebut berulang terjadi hingga info yang tidak benar itu diyakini sebagai sesuatu yang nyata.

Selain sebagai bahan lelucon, hoax juga dimanfaatkan untuk menipu pihak tertentu demi mendapatkan sesuatu.

"Misalnya kayak mama minta pulsa," kata Anton.

Selain itu, hoax dimanfaatkan juga untuk menghasut. Dampak hoaks dirasakan cukup besar saat dikaitkan dengan politik. Hoaks kerap digunakan untuk membentuk opini publik demi kepentingan politik.

"Di Pilkada banyak missleading sehingga terbentuk opini masyarakat pada satu pasangan calon," kata Anton.

Kompas TV Guna melawan masifnya berita hoax yang beredar di media sosial saat ini,Polri bentuk biro baru yakni biro multimedia. Diharapkan biro ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi berita tidak benar yang kerap kali memberikan efek negatif

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com