Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Cabai Sempat Melejit Rp 160.000 Per Kg, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 03/03/2017, 12:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak Januari 2017, masyarakat mengeluhkan harga cabai yang melejit dari sekitar Rp 20.000 per kilogram, menjadi Rp 160.000 per kg.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Antam Novambar mengatakan, ternyata ada sejumlah pengepul "nakal" yang membuat stok cabai di pasaran menipis dan harganya naik berkali-kali lipat.

"Padahal, biaya produksi di petani Rp 10.000 (per kg). Jadi ada Rp 150.000 (per kg) yang diambil oleh penjahat, si pengepul ini," ujar Antam di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan Bareskrim Polri bersama Kementerian Pertanian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Harga tinggi tersebut ditentukan oleh pengepul. Cabai rawit merah yang semestinya didistribusi ke pasar, tetapi dialihkan ke industri.

Berdasarkan pengamatan kepolisian, sedianya ada 50 ton yang disalurkan ke pasar. Namun, sejak Desember 2016 hingga Februari 2017, jumlahnya berkurang drastis sekitar 80 persen.

Stok cabai di pasar dialihkan ke industri dengan patokan harga tinggi, sekitar Rp 181.000 per kg.

Hal tersebut yang membuat kelangkaan pasokan stok cabai rawit merah di pasar dan berimbas harga yang tinggi.

"Harga ke masyarakat dengan harga pabrik disamain," kata Antam.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono Kamino menganggap janggal kenaikan harga cabai rawit merah pada awal Januari 2017.

Walaupun harga cabai sering naik, tetapi kenaikannya biasanya bertahap dan tidak terlalu jauh.

"Harganya ekstrem, melebihi harga daging. Sekilo daging Rp 80.000, cabai sampai Rp 160.000," kata Spudnik.

Spudnik mengatakan, walaupun petani terganggu musim hujan, tetapi jumlah produksi masih stabil. Luas lahan masih bisa memproduksi cabai rawit merah dengan cukup.

Serapan industrinya 125 ton satu industri per bulan.

"Kalaupun naik harganya, berdasarkan Peraturan Kementerian Perdagangan, hanya boleh Rp 29.000, terendah Rp 17.000. Ini harganya menjadi liar," kata Spudnik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com