Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Pemilu yang Baik, Mendagri Anggap Wajar DPR Kunker ke Luar Negeri

Kompas.com - 01/03/2017, 13:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mempersoalkan rencana kunjungan Panitia Khusus RUU Pemilu ke Meksiko dan Jerman pada Mei 2017 mendatang.

Menurut Tjahjo, pembahasan RUU Pemilu cukup kompleks, sehingga DPR perlu mendapat masukan dari banyak pihak.

"Terkait persiapan pemilu dan pilpres serentak yang mana DPR perlu menyerap berbagai pengalaman di berbagai negara dalam melaksanakan sistem pemilu yang lebih efektif dan demokratis," kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima awak media, Rabu (1/3/2017).

Pansus, kata Tjahjo, sebelumnya juga telah mendapatkan masukan dari sejumlah perguruan tinggi, Komisi Pemilihan Umum, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyusun RUU tersebut. Masukan juga diberikan oleh TNI sampai pimpinan partai politik.

Tjahjo optimistis pembahasan RUU Pemilu rampung dalam waktu dekat. Pasalnya, komitmen pemerintah dan DPR sangat tinggi untuk merampungkan pembahasan RUU tersebut.

(Baca: Dikritik, Rencana Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko)

"Beberapa materi krusial sudah dibahas di dalam pansus dan di panja (panitia kerja). Apabila panja tidak menyepakati akan dibawa ke paripurna," ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah simulasi yang sebelumnya telah disepakati di dalam panja dan materi daftar inventaris masalah yang sifatnya redaksional.

Simulasi tersebut dibahas di dalam tim perumus dan tim sinkronisasi yang melibatkan pakar hukum dan ahli bahasa, untuk kemudian juga diseleraskan dengan UU Pilkada.

(Baca: Ini Alasan Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko)

Sebelumnya, kunjungan Pansus Pemilu ditujukan untuk mempelajari regulasi pelaksanaan pemilu di Meksiko dan Jerman.

Adapun alasan dipilihnya Meksiko untuk studi banding karena negara tersebut dinilai menyelenggarakan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak.

Sistem serupa yang nantinya juga akan berlaku di Indonesia dalam pemilihan umum (Pemilu) di 2019 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com