Kompas.com - 01/03/2017, 08:00 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) mengawal masalah pembebasan lahan tanah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Proyek tersebut dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Jamdatun Bambang Setyo Wahyudi mengatakan, Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tengah memetakan kemungkinan permasalahan yang akan timbul dan solusi hukumnya.

“Kami tengah mengidentifikasi untuk meminimalkan risiko, termasuk terkait tumpang tindih regulasi,” kata Bambang melalui keterangan tertulis, Rabu (1/3/2017).

Berdasarkan kajian tim JPN, permasalahan yang mungkin dihadapi pada tahap pengadaan tanah antara lain status lahan masih sengketa, ada penghuni tanpa hak yang mendiami lahan, dan penolakan jumlah ganti rugi yang ditawarkan.

(Baca: Jokowi Ingin Pembangunan MRT, LRT, dan Kereta Cepat Ada Alih Teknologi)

Untuk mengatasinya, dalam waktu dekat Tim JPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI serta delapan Kejaksaan Negeri yang wilayahnya dilewati proyek kereta cepat.

Pendampingan hukum oleh kejaksaan sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Inpres tersebut salah satunya memuat perintah Presiden kepada Jaksa Agung untuk memberikan pendampingan atau pertimbangan hukum untuk mendorong percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Apabila dalam proses pendampingan ditemukan permasalahan, maka JPN akan memberikan pendapat hukum untuk mengantisipasi pelanggaran dan kerugian negara,” kata Bambang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Nasional
Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Nasional
Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Nasional
Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Nasional
Aturan Baru: Nama di E-KTP Maksimal 60 Karakter

Aturan Baru: Nama di E-KTP Maksimal 60 Karakter

Nasional
Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik Hadapi Cuaca Ekstrem di Mekkah dan Madinah

Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik Hadapi Cuaca Ekstrem di Mekkah dan Madinah

Nasional
Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum 'Welcome'

Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum "Welcome"

Nasional
KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

Nasional
2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

Nasional
Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Nasional
Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Nasional
Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Nasional
Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Nasional
Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.