Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis HAM: Era Reformasi, Sentimen Ras dan Agama Memuncak

Kompas.com - 27/02/2017, 14:31 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Todung Mulya Lubis mengatakan, sentimen rasialis dan agama tertentu menjadi bagian dari sejarah tumbuh kembangnya Indonesia. Namun, pada zaman reformasi terjadi peningkatan arus intoleransi di masyarakat.

"Pada zaman reformasi ini sentimen rasialis, anti etnis dan agama tertentu mencapai puncak yang tidak pernah kita alami sebelumnya," kata Todung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Todung menuturkan, pada era demokrasi liberal tahun 1950, terjadi pertentangan ideologi yang tajam antara kelompok islam dan komunisme. Meski demikian, kata dia, ujaran kebencian tidak berlangsung secara masif seperti yang terjadi belakangan ini.

Menurut Todung, ujaran kebencian di era Orde Baru juga tidak dapat menandingi ujaran kebencian pasca reformasi.

"Saya tidak katakan saya setuju dengan Orba (Orde Baru), tapi zaman reformasi ini berikan begitu banyak ruang untuk berkembang biaknya ujaran kebencian, sentimen rasialis yang membonceng di sana," ujar Todung.

Selain itu, Todung juga menyoroti maraknya penyebarangan berita palsu atau hoax. Apalagi, semua wacana bisa diciptakan dengan dukungan perkembangan teknologi.

Dalam konteks Indonesia, ia menilai cukup aneh isu komunisme tetap tercipta. Padahal, lanjut dia, komunisme telah lama bangkrut di seluruh dunia.

"Padahal komunisme sudah bangkrut di dunia. Yang ada di Korea Utara, itu juga bukan komunis, tapi fasis," ucap Todung.

Kompas TV Polisi Dalami Ujaran Kebencian dalam Kasus Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com