Jokowi Ingin Bawahan Sampaikan Capaian Positif Pemerintah via Medsos

Kompas.com - 25/02/2017, 14:29 WIB
Head of Social Media Crisis Center Kantor Staf Presiden, Alois Wisnuhardana dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017) KOMPAS.com/ABBA GABRILLINHead of Social Media Crisis Center Kantor Staf Presiden, Alois Wisnuhardana dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan semua bawahannya dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan capaian positif pemerintah.

Menurut Heaf od Social Media Crisis Center Kantor Staf Presiden Alois Wisnuhardana, Presiden ingin itu dilakukan agar media sosial tidak lagi digunakan sebagai media untuk menyebarkan kabar bohong yang menimbulkan perpecahan.

"Arahan Presiden agar semua membangun optimisme, menggandeng semua elemen bangsa. Kalau kita bisa keluar dari jebakan hoax, mungkin kita bisa jadi role model bagi negara demokrasi lain," ujar Head of Social Media Crisis Center Kantor Staf Presiden, Alois Wisnuhardana dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2017).

Sebelumnya, pada Rabu (22/2/2017), Presiden Joko Widodo mengatakan demokrasi di Indonesia sudah kebablasan. 

Jokowi mengatakan, demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi pancasila.

(Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Sudah Kebablasan)

Menurut Wisnu, saat ini kementerian dan lembaga juga diminta dapat merespons cepat isu-isu di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

Jokowi ingin agar penggunaan media sosial dapat membangun optimisme terhadap kemajuan-kemajuan pemerintah yang berdampak bagi masyarakat.

"Di balik praktik demokrasi yang kebablasan itu, banyak yang lupa ada agenda besar yang cukup banyak potensi yang bisa kita garap, misalnya soal pertumbuhan ekonomi," kata Wisnu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X