Ada Masalah pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Disabilitas di DPT Pilkada 2017

Kompas.com - 24/02/2017, 19:15 WIB
Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Afifuddin di kantor KPU, Jakarta, Jumat (25/11/2016) Lutfy Mairizal PutraPeneliti Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Afifuddin di kantor KPU, Jakarta, Jumat (25/11/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mencatat, pemilih disabilitas belum terakomodasi dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2017.

JPPR menilai, terdapat masalah saat pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Masalah pendataan pemilih, orang-orang disabilitas telah masuk ke DPT tanpa keterangan, atau memang orang-orang yang belum terdaftar di DPT," kata peneliti JPPR Muhammad Afifuddin, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Afifuddin mengatakan, terdapat perbedaan jumlah pemilih disabilitas yang tercatat pada DPT dan jumlah pemilih yang tercatat usai pemungutan suara berlangsung.

Misalnya, ada 5.371 pemilih disabilitas yang tercatat dalam DPT Jakarta.

Akan tetapi, setelah pemungutan suara, pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebesar 10.229 dari 10.256 pemilih.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi lainnya. Pemilih disabilitas di Provinsi Banten dalam DPT sebesar 4.551.

Sedangkan jumlah pemilih sebesar 11.370 dengan pengguna hak suara 2.585 pemilih.

"Pemilih disabilitas itu penting ketika benar-benar dicatat oleh KPU di TPS baru ketahuan. Sampai sekarang kami belum bisa jawab berapa penyandang disabilitas dan pemilih disabilitas," ujar Afifuddin.

Sementara itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui ada ketidakakuratan dalam pencatatan pemilih disabilitas.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.