Kompas.com - 24/02/2017, 19:15 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita emas batangan milik Wali Kota nonaktif Madiun, Bambang Irianto.

Emas seberat 1 kilogram tersebut diduga terkait kasus gratifikasi yang menyeret Bambang sebagai tersangka.

"Penyidik KPK sudah menyita beberapa aset, termasuk 1 kilogram emas batangan dalam perkara indikasi penerimaan gratifikasi oleh BI," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Menurut Febri, emas batangan itu ditemukan penyidik saat dilakukan penggeledahan di rumah Bambang.

(Baca: KPK Sita Aset Milik Wali Kota Madiun di Kediri)

KPK menduga emas tersebut berasal dari berbagai proyek yang dikerjakan selama Bambang menjabat sebagai Wali Kota.

Dalam penyidikan kasus gratifikasi, KPK sebelumnya telah menyita sejumlah mobil mewah dari rumah Bambang dan rumah dinasnya, termasuk dari rumah milik anak Bambang.

"Kami akan pelajari info yang didapat dari Madiun dan akan meningkatkan penanganan kasus ini," kata Febri.

(Baca: KPK Sita Uang Rp 7,4 Miliar dari Enam Rekening Milik Wali Kota Madiun)

Bambang ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar dalam proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.

Adapun, nilai proyek pembangunan pasar tersebut sebesar Rp 76,523 miliar. Pembangunan secara multiyears dari tahun 2009-2012.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Covid-19 Digenjot

Nasional
Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

Jokowi: Puncak Kasus Covid-19 Minggu Kedua atau Ketiga Juli ini

Nasional
DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

DPR Minta Izin Travel yang Bikin 46 Jemaah Gagal Naik Haji Dicabut

Nasional
Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

Airlangga: Presiden Ingatkan Penggunaan PeduliLindungi Tidak Boleh Kendor

Nasional
Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Moda Transportasi di Palembang Belum Terintegrasi, Anggota DPR Desak Menhub untuk Benahi

Nasional
Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Menkes Sebut Jokowi Pesan agar Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19

Nasional
Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Airlangga Ungkap Jokowi Belum Bahas Soal Pengganti Tjahjo

Nasional
Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

Nasional
Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

Nasional
Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Bandung

Nasional
Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

Nasional
Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

Nasional
Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

Nasional
PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

Nasional
Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.