Jimly Setuju Pendapat Jokowi soal Demokrasi Indonesia Kebablasan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo terkait kondisi demokrasi Indonesia.

Dalam pidatonya pada Rabu (22/2/2017) di acara pengukuhan pengurus Partai Hanura, Jokowi berpendapat demokrasi Indonesia sudah kebablasan.

(Baca: Jokowi: Demokrasi Kita Sudah Kebablasan)

"Ini tidak sehat ini, apa yang dikeluhkan oleh Presiden itu benar," kata Jimly di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Jimly menyoroti kondisi dunia politik di Tanah Air. Ia menilai partai politik tidak mendahulukan kepentingan nasional.

Jimly mencontohkan ketika terjadi diskusi Rancangan Undang-Undang Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap partai, kata dia, lebih mementingkan kepentingan internal ketimbang rakyat.

"Masing-masing partai menghitung kepentingannya sendiri. Misalnya, dia menghitung jumlah dapil kita berapa, nanti potensi kita bagaimana," ucap Jimly.

(Baca: Fahri Hamzah Kritik Pernyataan Jokowi "Demokrasi Kebablasan")

Tak hanya itu, Jimly juga menyoroti penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif.

Sistem itu mensyaratkan calon legislatif dapat menempati kursi DPR bila mendapat suara terbanyak.

Namun, dalam draf RUU Pemilu, pemerintah mengusulkan sistem baru, yakni sistem terbuka terbatas.

(Baca: Sebut Demokrasi Kebablasan, Jokowi Dinilai Fadli Zon seperti Pengamat)

Publik tidak diperkenankan memilih calon anggota legislatif, tetapi hanya memilih gambar partai.

"Proporsional terbuka sudah diputuskan MK, tetapi sekarang muncul ide setelah dievaluasi, mudaratnya banyak sekali. Tiba-tiba masing-masing caleg jadi partai sendiri-sendiri, bersaing dengan sesama internal partainya," ujar Jimly.