Jawaban MA soal Status Ahok dan Kritik Jonan untuk Freeport yang "Rewel Banget" Bayar Rp 8 T

PALMERAH, KOMPAS.com - Selasa (21/2/2017) kemarin menjadi salah satu hari tersibuk di Jakarta. Dua "peristiwa" besar yang terjadi kemarin yaitu hujan sejak dini hari yang memicu banjir di mana-mana dan juga demo massa di seputaran Gedung MPR/DPR. 

Dari pantauan statistik pengunjung Kompas.com, berita paling populer diduduki oleh berita terkait jawaban Mahkamah Agung soal status Ahok. Jawaban MA ini memang sedang dinanti-nantikan oleh masyarakat.

Berita kedua yang paling populer adalah soal kritik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada PT Freeport Indonesia. Ungkapan Jonan, yang mengatakan PT Freeport "rewel banget" hanya karena membayar Rp 8 triliun, menjadi ungkapan kekesalan yang memicu keingintahuan pembaca.

Selain dua berita tersebut, diisi oleh berita-berita terkait banjir, sidang Ahok, dan aksi 212. Bagi Anda yang tak sempat mengikuti pemberitaan kemarin, berikut ini rangkuman berita kemarin yang sayang jika Anda lewatkan.

POOL / ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Sidang lanjutan tersebut beragenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yaitu Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) yang juga sebagai Ahli agama Islam KH Miftahul Akhyar, ahli agama Yunahar Ilyas, ahli hukum pidana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Chair dan ahli pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakkir.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan jawaban dari Mahkamah Agung terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/2/2017), Tjahjo membawa sebuah surat yang ditandatangani Ketua MA Hatta Ali.

"MA tidak bisa memberikan fatwa hukum karena sedang proses di pengadilan," kata Tjahjo membacakan surat tersebut.

Pemerintah saat ini memang tengah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan dilayangkan oleh Advokat Cinta Tanah Air.

Mereka menuntut agar pemerintah segera memberhentikan Ahok untuk sementara karena statusnya sebagai terdakwa kasus penodaan agama.

"Saya paham. Kalau MA buat fatwa kan akan memengaruhi pengadilan yang sekarang sedang tahap saksi-saksi," ucap Tjahjo.

Tjahjo mengaku sudah menyampaikan surat dari MA ini ke Presiden Joko Widodo. Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi apa yang harus diperbuat.

Namun, Kemendagri, lanjut Tjahjo, tetap berpegang pada sikapnya yang akan menunggu tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Baca selengkapnya di sini. 

Kontributor Malang, Andi Hartik Menteri ESDM Ignasius Jonan saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia sangat sedikit dibanding dengan penerimaan dari sektor lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Jonan menanggapi ancaman Freeport McMoran Inc yang berniat menggugat Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Penerimaan negara dari cukai rokok itu tahu enggak? Cukai rokok di Indonesia berapa sekarang? Rp 139,5 triliun satu tahun. Nah, Freeport ini yang bayar Rp 8 triliun saja rewel banget," katanya saat mengisi Kuliah Tamu dan Workshop Capasity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) oleh Pemuda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2/2017).

Jonan menyebutkan, PT Freeport Indonesia telah membayarkan royalti dan pajaknya ke negara sebesar Rp 214 triliun selama 25 tahun. Dengan begitu, Freeport memberikan kontribusi Rp 8 triliun per tahun untuk penerimaan pemerintah.

Baca selengkapnya di sini. 

Kontributor Pasuruan, Moh. Anas Banjir yang masih menyisakan genangan air di sejumlah jalan dan permukiman di Kecamatam Bangil Kab. Pasuruan usai hujan deras yang menyebabkan Sungai Kedunglarangan dan Sungai Wrati meluap.

"(Soal banjir), 2016 tidak mengkhawatirkan bagi saya. Justru yang paling bahaya (adalah pada) 2017. Kenapa? Karena kemarau panjang ini, La Nina ini, lanjutan hujan paling besarnya itu justru pada 2017..."

Hal itu dikatakan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berkunjung ke kantor Kompas.com pada Selasa (19/1/2016) dan ditanya soal banjir.

Saat itu, pria yang punya sapaan akrab Ahok ini memastikan sejumlah program untuk meminimalkan ancaman banjir di Jakarta akan terus berlanjut. Targetnya, program-program prioritas soal itu akan dikebut rampung pada 2016.

Ahok pun menambahkan, Jakarta masih akan baik-baik saja—terbebas dari ancaman besar banjir maupun genangan—kalau hanya ada faktor hujan. “Nah, kalau sudah hujan, lalu laut juga pasang, Jakarta jadi mangkok,” ungkap Ahok.

Bagi Ahok, banjir dan genangan setiap kali musim hujan datang adalah tantangan besar. Ini masalah yang bukan baru sekarang terjadi tetapi tetap harus ditangani dan mendapat solusi.

Baca selengkapnya di sini. 

Baca juga:
"Pak Ahok Menang di Kepulauan Seribu, Ini Bukti Tidak Menodai Agama" 
Wakil Rois Aam PBNU Nilai Ahok "Loncat Pagar" Menyinggung Al-Maidah 

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Umat muslim mengikuti aksi 212 di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017). Aksi 212 tersebut digelar dalam rangka menuntut DPR agar segera mengambil tindakan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diberhentikan dari jabatannya.

Sejumlah anggota Komisi III DPR menemui massa aksi 212 yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Hal itu dilakukan setelah Komisi III menerima perwakilan massa aksi di Ruang Rapat Komisi III.

"Kami tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju (dengan tuntutan), tapi kami menampung aspirasi dan meneruskan aspirasi kepada pihak yang terkait sesuai mekanisme yang ada," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo seusai menemui massa aksi, Selasa siang.

Adapun tuntutan massa aksi 212 pada hari ini yakni, pertama, meminta MPR/DPR melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penonaktifan Ahok.

Gubernur DKI Jakarta itu dinilai tidak layak tetap menjabat dengan status sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Tuntutan lainnya, meminta aparat penegak hukum tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan mahasiswa, serta meminta aparat penegak hukum menahan Ahok.

Komisi III akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden serta akan melaporkannya kepada Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian pada rapat kerja Komisi III dan Kapolri yang dijadwalkan akan dilaksanakan Rabu (22/2/2017) besok.

Baca selengkapnya di sini. 

Kompas.com/Robertus Belarminus Calon gubernur DKI Anies Baswedan mengunjungi Rusun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (21/2/2017). Anies tiba ke Rusun Rawa Bebek baru khusus keluarga yang belum lama dibangun.

Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi Rusun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (21/2/2017).

Anies tiba sekitar pukul 16.40 di Blok Gelatik Rusun Rawa Bebek. Kedatangan Anies langsung disambut warga rusun.

Ia kemudian menuju selasar Blok Gelatik dan mengadakan dialog dengan warga. Saat menyampaikan sambutannya, Anies mengawalinya dengan bertanya siapa pasangan calon yang menang di rusun tersebut.

"(Nomor) tiga," jawab warga di lokasi, Selasa sore.

"Jadi, gubernurnya mau tetap apa ganti?" tanya Anies.

"Ganti," jawab warga.

Anies mengucap syukur dan berharap kepada Tuhan bahwa gubernur di Jakarta akan diganti. "Insya Allah, nanti kita ganti," ujar Anies.

Baca selengkapnya di sini. 

PetaBencana.id PetaBencana.id

Pada era internet seperti sekarang, semua orang bisa membagi informasi yang penting bagi sesama, misalnya informasi tentang banjir di suatu wilayah.

Ketika seseorang melaporkannya, orang lain bisa menghindari wilayah banjir tersebut. Begitu seterusnya sehingga masyarakat tak lagi terjebak banjir ketika hendak menuju lokasi tertentu.

Dalam hal ini, PetaBencana.id memudahkan penyaluran informasi tersebut. Anda bisa melaporkan dan memantau banjir dari smartphone, tablet, atau laptop yang terhubung dengan internet.

Platform ini menggunakan paradigma "manusia sebagai sensor terbaik", yaitu laporan yang terkonfirmasi dikumpulkan secara langsung dari pengguna di lapangan. Laporan itu lalu diolah menjadi data real-time, akurat, tervisualisasi, serta bisa diakses siapa saja.

PetaBencana.id merupakan proyek kolaborasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pacific Disaster Center, dan Humanitarian OpenStreetMap Team. Adapun mitra penyedia datanya berasal dari aplikasi lokal Qlue, Twitter, Telegram, pasangmata.com, dan Z-Alert.

Lantas, bagaimana cara melaporkan banjir di PetaBencana.id? Ada tiga mekanisme yang bisa dilakukan, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Selasa (21/2/2017), dari situs PetaBencana.id.

Baca selengkapnya di sini.